WhatsApp Image 2026-07-14 at 13.27.27

Bupati Natuna Cen Sui Lan menerima kunjungan rombongan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di ruang rapat lantai II kantor Bupati Natuna, Selasa, 14 Juli 2026. (Foto: nang)

‎NATUNA (marwahkepri.com) – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, mengharapkan kepada pemerintah pusat agar dapat memberikan solusi konkret terhadap persoalan konektivitas yang selama ini dinilai menjadi hambatan utama pembangunan daerah.
‎
‎Menurutnya, mahalnya harga tiket pesawat dan terbatasnya akses transportasi membuat perekonomian Natuna sulit berkembang, meski memiliki potensi besar di sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata.
‎
‎Persoalan ini disampaikan Cen Sui Lan saat menyambut kunjungan rombongan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di ruang rapat lantai II kantor Bupati Natuna, Selasa, 14 Juli 2026.
‎
‎”Saya dan masyarakat Natuna berterima kasih, begitu banyak kunjungan pejabat pusat yang memberikan harapan kepada kami untuk bisa menjadi lebih bagus lagi ke depan,” ujarnya.
‎
‎Meski demikian, Cen Sui Lan menegaskan persoalan utama yang hingga kini belum terselesaikan adalah tingginya biaya transportasi menuju dan dari Natuna.
‎
‎Menurutnya, ongkos perjalanan udara yang mahal menjadi kendala bagi masyarakat, pelaku usaha, hingga wisatawan. Biaya perjalanan pulang-pergi Natuna-Jakarta, kata dia, dapat mencapai sekitar Rp9 juta.
‎
‎Selain itu, akses laut juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Perjalanan menggunakan kapal RoRo menuju Tanjungpinang dapat memakan waktu hampir 36 jam, sedangkan menuju Kalimantan lebih dari satu hari.
‎
‎Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap berbagai sektor ekonomi daerah. Hasil pertanian masyarakat sulit dipasarkan ke luar daerah karena biaya distribusi yang tinggi, sementara sektor pariwisata belum mampu berkembang secara optimal meski Natuna memiliki potensi alam yang besar.
‎
‎”Bahkan barang-barang kebutuhan kami lebih banyak masuk dari Kalimantan,” ungkapnya.
‎
‎Cen Sui Lan menjelaskan, Natuna saat ini telah masuk dalam kawasan Geopark Nasional dan sedang berproses menuju pengakuan UNESCO Global Geopark. Namun, potensi tersebut belum mampu memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi akibat terbatasnya konektivitas.
‎
‎Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat membuka rute penerbangan baru yang menghubungkan Natuna dengan Jakarta.
‎
‎Menurutnya, kehadiran penerbangan langsung akan menekan biaya logistik, memperlancar distribusi hasil perikanan dan pertanian, meningkatkan kunjungan wisatawan, serta menggerakkan perekonomian masyarakat.
‎
‎”Hari ini yang paling kami perlukan adalah solusi bagaimana bisa membawa kami ke luar,” tegasnya.
‎
‎Ia menambahkan, berbagai pejabat pusat telah datang dan melihat langsung kondisi Natuna. Namun, masyarakat kini lebih membutuhkan langkah nyata dibandingkan sekadar rasa prihatin.
‎
‎”Mungkin ke depan perlu membuka rute baru penerbangan Natuna-Jakarta, sehingga logistik kami bisa kirim dan perekonomian Natuna bisa hidup,” tutupnya.
‎
‎Sementara itu, Ketua Tim DPN Mayjen TNI Suwarno, mengatakan, kehadiran mereka Natuna bukan sekadar memberikan janji, melainkan untuk mendengar langsung berbagai persoalan dihadapi daerah dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
‎
‎”Kami hadir di sini bukan untuk memberikan harapan palsu,” tegasnya.
‎
Ia mengaku baru pertama kali mengunjungi Natuna dan terkesan dengan potensi alam yang dimiliki wilayah paling utara Indonesia tersebut.
‎
‎”Memang benar Bu, saya baru pertama kali melihat Natuna. Ketika saya lihat dari atas memang betul, lautnya luar biasa,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, Natuna memiliki posisi yang sangat strategis sebagai wilayah terdepan Indonesia sehingga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat.
‎
‎Meski belum dapat menyampaikan solusi kebijakan secara langsung, pihaknya memastikan seluruh aspirasi, keluhan, dan berbagai kendala dihadapi Natuna akan dibawa dan disampaikan kepada kementerian sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
‎
‎”Soal solusi kebijakan, nanti akan kami sampaikan. Yang jelas kami akan membawa dan menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan kendala Kabupaten Natuna kepada pemerintah pusat,” pungkasnya. MK-nang

Baca Juga:  DPRD Batam dan Komisi I DPRD Kampar Berbagi Informasi Jaga Keamanan Wilayah

Redaktur: Munawir Sani