Bupati Natuna Cen Sui Lan diwawancarai sejumlah awak media di ruang kerjanya, lantai II Kantor Bupati Natuna, Senin (31/8/2026). (Foto: nang)
NATUNA (marwahkepri.com) – Bupati Natuna Cen Sui Lan meminta pemerintah pusat memberikan diskresi terkait ketentuan pemasukan barang dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) ke Natuna. Kebijakan tersebut dinilai diperlukan untuk menjaga kelancaran distribusi, ketersediaan barang, serta mencegah kenaikan harga kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan tersebut.
Hal itu disampaikan Cen saat diwawancarai sejumlah awak media di ruang kerjanya, lantai II Kantor Bupati Natuna, Senin (31/8/2026).
Cen mengatakan, persoalan pemasukan barang ke Natuna telah ditindaklanjuti melalui pembahasan dan komunikasi dengan pihak terkait. Ia mengaku telah menghubungi pihak karantina untuk mencari solusi atas kendala distribusi barang ke daerah tersebut.
“Saya langsung menghubungi kepala karantina. Provinsi juga ikut membantu supaya kita mendapatkan kuota. Supaya ada diskresi untuk daerah kepulauan,” kata Cen.
Ia menyebut kondisi geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan dengan rentang kendali yang jauh menjadi salah satu alasan perlunya perlakuan khusus. Sebagian besar kebutuhan masyarakat Natuna, kata dia, masih harus didatangkan dari luar daerah.
“Kita minta diskresi melalui kepala karantina provinsi. Beliau mungkin akan mengajukan ke pusat. Harus ada diskresi untuk kita-kita di ujung perbatasan,” ujarnya.
Cen khawatir persoalan tersebut dapat berdampak terhadap harga kebutuhan masyarakat apabila tidak segera mendapatkan solusi. Kenaikan harga juga dinilai dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kondisi inflasi di Natuna.
“Kita mengharapkan ada satu kebijakan yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak. Sekarang harga-harga sudah mulai merangkak naik,” katanya.
Menurut Cen, pemerintah daerah harus hadir ketika terjadi ketimpangan harga maupun persoalan distribusi barang. Namun, upaya tersebut membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, khususnya untuk wilayah kepulauan.
“Kalau ada ketimpangan harga, Pemda harus hadir. Bagaimana kita bisa hadir kalau masih ada hal-hal yang sangat menyulitkan?” tegasnya.
Cen menjelaskan, barang yang masuk ke Natuna pada dasarnya diperuntukkan bagi konsumsi masyarakat setempat. Jarak Natuna dari pusat distribusi membuat kebutuhan pokok masyarakat harus didatangkan dari daerah lain.
“Barang-barang memang untuk konsumsi masyarakat, bukan untuk dibawa keluar. Bagaimana mau dibawa keluar, orang kita terisolasi. Kita saja mendatangkan semua barang,” jelasnya.
Ia menilai masyarakat akan menjadi pihak yang paling terdampak apabila pemasukan barang dari luar daerah tidak berjalan lancar. Kondisi tersebut dinilai semakin berpengaruh terhadap harga produk yang didatangkan dari daerah asal, termasuk Pulau Jawa.
“Kita khawatir masyarakat terdampak. Mengapa masyarakat harus mengeluarkan biaya dua kali lipat? Saya rasa ibu-ibu rumah tangga yang akan duluan ribut karena ini kebutuhan setiap hari,” ungkapnya.
Cen memastikan pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi dan pihak terkait terus berupaya mencari solusi atas persoalan tersebut.
Ia berharap komunikasi dengan pihak karantina dapat menghasilkan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi daerah kepulauan, khususnya Natuna, sehingga distribusi barang tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang terjangkau. (nang)
Redaktur: Munawir Sani
