Elon Musk dan Vivek Ramaswamy Dorong Pemangkasan PNS AS
Elon Musk bersama Donald Trump. Foto: via REUTERS/Brandon Bell
WASHINGTON (marwahkepri.com) – Kebijakan pemerintahan federal Amerika Serikat (AS) tengah menjadi sorotan setelah Donald Trump menunjuk Elon Musk dan politisi Partai Republik, Vivek Ramaswamy, untuk memimpin Departemen of Government Efficiency (DOGE). Fokus utama mereka adalah memangkas pengeluaran pemerintah dengan langkah-langkah efisiensi, termasuk mengubah sistem kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) federal.
Dalam opini yang diterbitkan di Wall Street Journal, Musk dan Ramaswamy mengusulkan diakhirinya kebijakan kerja jarak jauh bagi pegawai federal, menyebutnya sebagai “hak istimewa” yang muncul selama pandemi. Mereka percaya bahwa dengan mewajibkan pegawai federal kembali ke kantor lima hari seminggu, akan ada pengurangan sukarela tenaga kerja, yang dianggap menguntungkan.
“Jika pegawai federal tidak ingin datang ke kantor, pembayar pajak Amerika tidak seharusnya membayar mereka untuk hak istimewa era Covid tersebut,” tulis mereka, dikutip dari NBC.
Kebijakan ini menuai kritik dari serikat pekerja federal. Randy Erwin, presiden National Federation of Federal Employees, menilai bahwa Musk dan Ramaswamy tidak memahami bagaimana sistem kerja federal beroperasi. “Mereka sama sekali tidak memahami bagaimana tenaga kerja federal dikelola,” ujarnya.
Saat ini, sekitar 1,1 juta pegawai federal AS memenuhi syarat untuk kerja jarak jauh. Meskipun pemerintahan Joe Biden telah mendorong peningkatan kehadiran langsung di kantor, kebijakan ini tetap memberikan fleksibilitas bagi pegawai.
Elon Musk dikenal sebagai sosok yang menekankan efisiensi dan penghematan biaya. Sejak mengambil alih Twitter (sekarang X) pada 2022, Musk memangkas jumlah karyawan dari 8.000 menjadi hanya 1.500 orang dalam hitungan minggu. Kebijakan serupa juga berlaku di Tesla dan SpaceX, di mana Musk mewajibkan karyawan untuk bekerja minimal 40 jam per minggu di kantor.
Meskipun Musk dan Ramaswamy berencana melakukan pemangkasan besar-besaran, proses ini diperkirakan tidak mudah. Seperti di banyak negara, termasuk Indonesia, memberhentikan PNS di AS jauh lebih sulit dibandingkan dengan karyawan swasta, karena mereka dilindungi berbagai regulasi ketenagakerjaan.
Kebijakan ini menjadi ujian bagi Musk dan Ramaswamy dalam upaya mereka mereformasi birokrasi AS. Apakah efisiensi yang mereka dorong akan membawa perubahan nyata atau justru memicu gelombang resistensi dari sektor publik? MK-mun
Redaktur : Munawir Sani
