BMKG Peringatkan Potensi Kekeringan di Indonesia, Pemerintah Daerah Diminta Siaga

JAKARTA (marwahkepri.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini.

Meskipun beberapa daerah masih mengalami hujan, BMKG mendesak pemerintah daerah agar tetap siaga menghadapi potensi bencana kekeringan.

“Laporan kepada Presiden mengenai kondisi iklim dan kesiapsiagaan terhadap kekeringan 2024 sudah kami sampaikan. Tujuannya adalah agar pemerintah dapat mengantisipasi dan meminimalisir risiko serta dampak yang ditimbulkan,” kata Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dalam laman resmi BMKG, Selasa (28/5/2024).

Saat ini, mayoritas wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sudah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21-30 hari atau lebih. Selain itu, analisis curah hujan menunjukkan bahwa kondisi kering sudah mulai memasuki Indonesia.

“Sebagian wilayah Indonesia, sebanyak 19 persen dari Zona Musim, sudah memasuki musim kemarau. Diprediksi bahwa sebagian besar wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara akan segera memasuki musim kemarau dalam 30 hari ke depan. Kondisi kekeringan ini diperkirakan akan mendominasi hingga akhir September,” jelas Dwikorita.

Daerah Terdampak Kekeringan

Dwikorita menekankan pentingnya perhatian khusus bagi daerah dengan potensi curah hujan bulanan yang sangat rendah, di bawah 50mm per bulan. Daerah-daerah tersebut meliputi sebagian besar Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Pulau Sulawesi, dan sebagian Maluku serta Papua.

Hasil monitoring hotspot juga menunjukkan kemunculan beberapa hotspot di daerah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipasi untuk menghindari kebakaran sepanjang musim kemarau.

Dorong Modifikasi Cuaca

BMKG memberikan rekomendasi teknis sebagai langkah mitigasi dan antisipasi. Salah satunya adalah penerapan teknologi modifikasi cuaca untuk pengisian waduk di daerah yang berpotensi mengalami kekeringan.

“Agar upaya modifikasi cuaca efektif, BMKG berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Pertanian memastikan jaringan irigasi dari waduk ke kawasan yang terdampak kekeringan benar-benar memadai,” ujar Dwikorita.

BMKG juga merekomendasikan pemerintah daerah untuk memanen air hujan di wilayah yang masih mengalami hujan atau dalam masa transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Pemanenan air dapat dilakukan melalui pembuatan tandon, embung, kolam retensi, dan sumur resapan.

“Terkait pertanian, maka pola dan waktu tanam untuk iklim kering di wilayah terdampak dapat disesuaikan. BMKG akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Pertanian dan gubernur provinsi terdampak,” tambahnya.

Dengan langkah-langkah mitigasi yang tepat, diharapkan dampak kekeringan dapat diminimalisir dan ketahanan masyarakat terhadap bencana kekeringan dapat ditingkatkan. MK-mun

Redaktur: Munawir Sani