Lantik CPNS, Wabup Natuna Berharap APBD Meningkat Agar Pembayaran TPP Lancar

NATUNA (marwahekpri.com) – Wakil Bupati Natuna, Rodhial Huda, secara resmi melantik 180 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berasal dari formasi tahun 2021. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Wanita, Kamis, 21 Desember 2023.

Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Natuna, Alim Sanjaya, mengungkapkan bahwa dari 182 orang yang dinyatakan lulus, dua diantaranya tidak diproses.

Formasi CPNS tersebut terbagi menjadi 108 orang tenaga fungsional kesehatan, 47 orang tenaga fungsional teknis, dan 25 orang tenaga fungsional pelaksana.

“Ini merupakan hasil pengadaan CPNS tahun 2021. Meskipun yang lulus sebanyak 182 yang dilantik hanya 180 orang, karena satu orang mundur dan satu lagi tidak diproses,” ungkap Alim Sanjaya.

Sanjaya menjelaskan bahwa mayoritas CPNS dilantik tahun ini merupakan tenaga kesehatan. Sementara itu, untuk tenaga pendidik (guru), tidak ada penerimaan karena telah masuk ke dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Meskipun terjadi keterlambatan dalam pelantikan, Sanjaya menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan izin resmi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah daerah menjadi penyebab keterlambatan ini, sehingga baru dapat menyelesaikan pelatihan dasar (latsar).

“Tanpa izin dari Menpan, kita bisa menghadapi masalah. Oleh karena itu, izin ini sangat penting agar NIP para CPNS tetap terjaga,” tambah Sanjaya.

Pelantikan CPNS dilaksanakan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Natuna nomor: 248/BKPSDM/2023 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah kabupaten Natuna.

Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda mengatakan, PNS memiliki masa kerja panjang, berbeda dengan Bupati dan Wabup yang terbatas hanya sampai 5 tahun.

Kedepan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tantangan lebih kompleks, apalagi nantinya Natuna menjadi sebuah provinsi.

“Makanya aparatur sipil negara harus siap menghadapi itu, nah ini menjadi sebuah tantangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”, himbau Rodhial.

Apabila ASN gagal memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka yang dianggap gagal adalah pemerintah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati.

“Kalian harus tau Natuna merupakan kabupaten yang paling banyak  berteteangga dengan negara lain, sehingga kita harus seperti sebuah negara. Untuk itu kompetensi ASN nya juga harus seperti di ibukota negara”.

Rodhial berharap, kedepannya anggaran pemerintah kabupaten Natuna semakin membaik. Sehingga Pemda dapat membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan lancar.

“Begitu kami memimpin anggaran daerah turun drastis. Anggaran untuk membangun itu kecil sekali, habis hanya untuk bayar kegiatan rutin. Mudah-mudahan keuangan daerah membaik, sehingga merasakan TPP nya 100 persen,” sebut Wabup.MK-nang

Redaktur : Munawir Sani