Bahlil Klaim 70 Persen Warga Pasir Panjang Mau Dipindahkan

BATAM (marwahkepri.com) – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengklaim sudah 70 persen warga Pasir Panjang mau dipindahkan ke Tanjung Banun.

Hal itu disampaikan Bahlil saat menerima perwakilan warga Rempang di salah satu masjid di Tanjung Banun, Batam, Jumat (6/10/2023) lalu. Menurut Bahlil, mereka siap untuk direlokasi atau digeser.

“Saya menerima aspirasi dari Pasir Panjang. Dari saudara kita di Pasir Panjang sudah 70 persen mereka setuju untuk dilakukan pergeseran,” ungkap Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (8/10/2023).

Pasir Panjang menjadi satu dari lima kampung yang diprioritaskan untuk warganya direlokasi terkait pembangunan Rempang Eco-City. Di kampung tersebut, tercatat 150 Kepala Keluarga (KK). Bahlim mengklaim 70 persen KK bersedia untuk digeser, sebagian lainnya masih diminta untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

Dalam kunjungannya ke Tanjung Banun, Bahlil juga menerima aspirasi dari masyarakat Rempang. Ada dua hal yang disampaikan masyarakat padanya dalam pertemuan itu.

Pertama, permintaan untuk pergeseran dilakukan di Dapur 3. Kedua, tentang kepastian penggantian rumah yang nilainya lebih mahal daripada yang disediakan oleh pemerintah.

Terkait pergeseran di Dapur 3, Bahlil menyebut akan mempertimbangkan aspirasi warga itu. Menurutnya, sebelumnya warga direncanakan digeser ke Dapur 3. Namun sebagian masyarakat meminta agar lokasi pergeseran dilakukan ke dekat pantai, sehingga diubah ke Tanjung Banun.

“Saya sudah tinjau lokasi Dapur 3, itu tanjakannya tinggi sekali. Saya sengaja jalan kaki, tidak naik mobil supaya Pak Gubernur dan Pak Walikota ikut saya jalan kali. Untuk perahu nelayan jauh sekali. Maka kemudian, kita fokus cari tempat dekat pantai, jadi lokasi relokasi inilah (Tanjung Banun) yang saya tinjau,” tutur Bahlil.

“Tapi aspirasi ini kami terima. Saya pertimbangkan,” terang Bahlil kepada warga.

Sementara, terkait penggantian rumah, Bahlil meminta warga tak ragu akan komitmen pemerintah. Ia pun menegaskan, jika nantinya nilai rumah yang disediakan lebih murah, maka pemerintah akan mengganti selisihnya.

“Contoh sekarang, rumah ini kan yang diganti (oleh pemerintah) tipe 45. Harganya Rp 120 juta. Terus kalau bapak ibu punya rumah ada Rp 500 juta. Itu (penilaian) tidak berdasarkan BP Batam tapi berdasarkan konsultan yang akan menilai yaitu KJPP (Kantor Jasa Penilai Publik),” ungkap Bahlil.

Namun ia juga tak menampik masih ada warga yang menolak direlokasi. Hal itu pun meyakinkannya bahwa komunikasi sangat penting.

“Ada juga sekelompok ibu-ibu yang menyampaikan aspirasi untuk belum mau bergeser. Mereka masih ingin tetap di sana. Itulah negara kita negara demokrasi. Jadi justru di situ semakin meyakinkan kepada saya bahwa penting kami pemerintah terus melakukan komunikasi yang baik, sosialisasi yang baik,” ungkapnya. MK-mun

Redaktur: Munawir Sani