Bakti Lubis Dukung Parade Pembangunan Berkelanjutan Sempena HUT Kepri dengan Sejumlah Catatan

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri, Bakti Lubis, SH, MH mendukung wacana Pemerintah Provinsi Kepri untuk menjadikan Hari Jadi ke-21 ini sebagai momentum parade pembangunan yang berkelanjutan. Namun sebagai ia memberikan sejumlah catatan terkait pelaksanaan pemerintahan dan hukum yang menjadi kewenangan Komisi I.

“Pemprov Kepri perlu menitikberatkan aspek pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional, dan memastikan bidang penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik, terutama bagi pencegahan praktik-praktik korupsi dan kolusi yang merugikan keuangan daerah,” papar Bakti, Senin (25/9/2023).

Menurut Bakti, Pemprov Kepri boleh saja mewacanakan peningkatan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pencapaian indikator pembangunan, namun pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara internal harus bersih dan profesional, serta mampu menegakkan supremasi hukum bagi mencegah tindakan aparatur yang koruptif dan tidak profesional.

Sehari sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-21 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Minggu (24/9). Dalam kesempatan itu Gubernur Ansar mengajak jadikan Hari Jadi ke-21 ini sebagai momentum parade pembangunan yang berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, Gubernur Ansar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang turut andil dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan di Bumi Bunda Tanah Melayu. Kolaborasi tersebut menurut Ansar, menghadirkan berbagai program strategis di Negeri Segantang Lada, di antaranya pemenuhan konektivitas antar wilayah, percepatan infrastruktur untuk transformasi dunia digital dan penguatan wilayah 3T, penguatan dan Pengembangan UMKM melalui penyaluran modal usaha dengan subsidi bunga 0%.

Lalu pemenuhan infrastruktur dasar melalui program kepri terang, penyediaan fasilitas pelayanan sosial di luar daerah berupa pembangunan rumah singgah, perlindungan nelayan melalui program BPJS Ketenagakerjaan, penguatan keagamaan melalui pemberian bantuan kepada seluruh institusi keagamaan, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, penguatan nilai-nilai budaya, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. MK-r/Advetorial

Redaktur: Munawir Sani