Luhut Ingin Pendekatan ke Warga Rempang Dilakukan Pelan-pelan, Ini Sarannya

JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pendekatan penanganan masalah di Rempang, Kota Batam akan dilakukan secara pelan-pelan (slow down).

“Ya Rempang itu, mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach pendekatannya kemarin kurang pas,” kata Luhut ditemui seusai 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta seperti dilansir Antara, Selasa (19/9/2023).

Luhut kemudian berbicara soal pengalamannya dalam menangani masalah investasi yang berhubungan dengan pembebasan tanah. Dia mengatakan tak pernah ada masalah yang terjadi saat dirinya menangani pembebasan lahan.

“Tapi, selama saya yang menangani, banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah,” katanya.

Luhut juga menilai masyarakat yang terdampak proyek di Rempang tidak akan menolak direlokasi asal mendapatkan penggantian yang setimpal. Dia mengatakan telah mengirim tim untuk melakukan identifikasi lebih lanjut.

“Karena harusnya kita identifikasi, rakyat itu pada umumnya mau, tidak ada masalah. Karena kalau mereka direlokasi, ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja, cash,” katanya.

“Saya sudah kirim tim ke sana supaya relokasi ini ditunjukkan kepada masyarakat, ini lho, apa yang masih kau kurang. Jadi di mana sekolah anakmu, di mana pekerja anakmu, di mana kamu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya ndak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan,” katanya.

Luhut juga mengatakan akan ada tindakan khusus terhadap provokator. Dia menjamin masalah yang terjadi di Rempang akan diatasi.

“Kemudian yang provokator pasti ada itu, pasti dipisah-pisahkan,” ujarnya.

Luhut menyebut Rempang punya potensi untuk menjadi pusat investasi produksi kaca untuk kebutuhan photovoltaics (PV) yang jadi bahan baku panel surya dan semikonduktor.

Dia mengatakan Indonesia dianggap bisa menjadi negara alternatif di tengah banyaknya perseteruan dagang antarnegara. Terlebih, menurut dia, komoditas yang dikembangkan menjadi kebutuhan baru dunia. MK-mun/ant

Redaktur: Munawir Sani