IFRAME SYNC

Ketua DPRD-Bupati Tandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD Natuna

Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar dan Bupati Wan Siswandi menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2023, Rabu (6/9/2023). (Foto: nang)

NATUNA (marwahkepri.com) – DPRD kabupaten Natuna menggelar rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Natuna tahun 2023.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, di ruang rapat paripurna, Rabu (6/9/2023).

Tampak anggota DPRD Natuna menghadiri rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2023, Rabu (6/9/2023). (Foto: nang)

Daeng Amhar mengatakan, penyusunan rancanangan KUA dan PPAS berpedoman pada prioritas dan sasaran pembangunan yaitu, rencana dan program kegiatan prioritas pembangunan di daerah.

KUA dan PPAS ini juga merupakan landasan di dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Natuna.

Disampaikannya, pada tanggal 18 Agustus 2023, pemerintah kabupaten Natuna telah menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan PPAS perubahan APBD tahun 2023 kepada DPRD kabupaten Natuna.

Selanjutnya, DPRD melakukan pembahasan rancangan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Natuna tahun 2023 secara bersama tim Badan Anggaran DPRD, TAPD Natuna dan OPD terkait.

KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran 2023 disepakati dan ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kami ucapkan terimakasih atas kerjasamanya, dari tim badan anggaran DPRD Natuna bersama TAPD atas pembahasannya terhadap KUA dan PPAS perubahan tahun 2023,” ucap Amhar.

Suasana di ruang rapat DPRD Natuna, Rabu (6/9/2023). (Foto: nang)

Pada kesempatan itu, Daeng Amhar juga mengingatkan agar sebelum akhir bulan September 2023 dilaksanakan paripurna penyampaian rancangan APBD Perubahan.

Sebab kata dia, berdasarkan pasal 177 PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat Minggu kedua bulan September tahun berkenan.

Acara dilanjutkan pemandangan nota kesepakatan bersama KUA dan PPAS Perubahan APBD Natuna tahun 2023. MK-nang/ADV

Redaktur: Munawir Sani

IFRAME SYNC
-
mgid.com, 846953, DIRECT, d4c29acad76ce94f