DPRD Natuna Kembali Gelar Rapat Paripurna Tentang Pembentukan Provinsi Khusus

NATUNA (marwahkepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Natuna melaksanakan rapat paripurna tentang pendapat akhir fraksi pembentukan Provinsi Khusus Natuna-Anambas.

Acara tersebut dilaksanakan diruang Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sodarso, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (2/8/2023).

Rapat paripurna terbuka untuk umum dibuka langsung oleh Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar, dan mempersilahkan faksi untuk memberikan tanggapannya.

Pendapat akhir Fraksi PAN menyebut tujuan pemekaran untuk mempercepat roda pembangunan, mempercepat kesejahteraan masyarakat dan memperpendek rentan kendali.

“Untuk mewujudkan itu semua maka perlu dukungan dari semua elemen masyarakat, mengingat Kabupaten Natuna merupakan wilayah strategis berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga dan memiliki sumberdaya slam yang melimpah,” ujar WAN Ricci Syaputra.

Pemekaran wilayah merupakan langkah strategis dalam memajukan suatu daerah untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu pembentukan provinsi Natuna-Anambas agar dapat mengurus diri sendiri dalam mengelola sumber daya alam Natuna. Oleh sebab itu pihaknya menyetujui dan meminta ketua DPRD turut menyetujuinya.

Hal senada juga dikatakan juru bicara Fraksi Golkar Eri Marka. Fraksi Golkar mendukung penuh pembentukan Provinsi Natuna-Anambas. Tidak lupa ia berpesan agar lebih melibatkan masyarakat sehingga perjuangan ini lebih kuat lagi.

Sementara 3 fraksi lainnya juga mengatakan hal yang sama dan meminta Ketua DPRD Natuna segera mengeluarkan rekomendasi persetujuan.

Ketua DPRD Natuna Daeng Amhar saat dikonfirmasi awak media, terkait bentuk dukungan dari wakil rakyat terkait pembentukan provinsi khusus mengaku saat ini pihaknya hanya memberikan rekomendasi berbentuk surat dukungan. Kita masih menunggu kajian akademisnya dari tim pemekaran yang nantinya akan kita tindak lanjuti bersama fraksi-fraksi untuk diteruskan ke tingkat pusat.

Terkait masalah anggaran Daeng Amhar menyarankan agar menanyakan hal ini kepada Ketua Pemekaran, karena belum ada wacana atau usulan untuk dianggarkan di APBD. MK-Zani(Adv)

Redaktur: Munawir Sani