Gedung PLN Batam. (f: mun)
BATAM (marwahkepri.com) – Rencana kenaikan tarif regasifikasi liquefied natural gas (LNG) oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mulai Juni 2026 memunculkan perhatian dari kalangan industri dan pelaku usaha di Batam. Meski demikian, PT PLN Batam memastikan hingga saat ini belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian tarif listrik.
Kenaikan tarif regasifikasi LNG yang beredar disebut berpotensi meningkat dari sekitar USD 14,9 per MMBTU menjadi kisaran USD 21 hingga USD 25 per MMBTU. Jika terealisasi, lonjakan tersebut setara dengan kenaikan antara 41 persen hingga 68 persen dari tarif sebelumnya.
Manager Komunikasi dan Humas PT PLN Batam, Yoga Perdana S, mengatakan dampak kenaikan harga LNG terhadap biaya produksi listrik PLN Batam masih relatif kecil karena porsi penggunaan LNG dalam sistem pembangkitan listrik perusahaan sangat terbatas.
“Saat ini PLN Batam belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian tarif listrik sebagai dampak kenaikan harga LNG. Hal ini karena penggunaan LNG dalam sistem pembangkitan PLN Batam masih sangat kecil sehingga pengaruhnya terhadap biaya produksi listrik secara keseluruhan relatif terbatas,” ujar Yoga dalam keterangan tertulis, Senin (8/6/2026).
Berdasarkan data PLN Batam hingga Mei 2026, konsumsi LNG hanya mencapai 1,44 persen dari total kebutuhan gas pembangkit. Sementara kontribusinya terhadap bauran energi pembangkitan listrik tercatat sebesar 1,23 persen.
Menurut Yoga, pasokan energi pembangkit PLN Batam saat ini masih didominasi gas bumi dengan porsi sekitar 88 persen. Sisanya berasal dari batu bara sebesar 12 persen serta tambahan energi baru terbarukan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala mikro.
Ia menjelaskan bahwa diversifikasi sumber energi menjadi strategi penting untuk menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mengurangi risiko akibat fluktuasi harga energi tertentu.
“PLN Batam tidak bergantung pada LNG sebagai sumber energi primer utama. Diversifikasi sumber energi menjadi salah satu upaya kami untuk menjaga keandalan pasokan sekaligus mengurangi risiko akibat fluktuasi harga energi tertentu,” katanya.
PLN Batam juga terus mengedepankan efisiensi operasional guna menjaga biaya produksi tetap terkendali di tengah dinamika harga energi global. Pengelolaan energi primer secara efektif serta pemanfaatan sumber energi yang lebih ekonomis menjadi fokus perusahaan dalam menjaga stabilitas tarif listrik.
Selain itu, Yoga menegaskan bahwa PLN Batam tidak memiliki kontrak LNG secara langsung dengan PGN. Pengadaan LNG dilakukan melalui anak usaha energi primer yang berada di lingkungan PLN Group.
“Oleh karena itu, isu kenaikan harga regasifikasi LNG oleh PGN tidak secara langsung berkaitan dengan kontrak pengadaan LNG yang dimiliki PLN Batam,” tegasnya.
Meski kondisi kelistrikan Batam saat ini dinilai masih aman, pelaku usaha tetap mencermati perkembangan harga energi nasional yang berpotensi memengaruhi biaya produksi industri.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, Rafki Rasid, menilai kenaikan harga LNG dapat memberikan tekanan tambahan bagi sektor industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi utama dalam proses produksi.
“Kenaikan harga LNG dengan persentase yang cukup tinggi tentu akan memukul industri di Batam yang menggunakan gas industri untuk kegiatan produksinya,” ujar Rafki.
Menurutnya, dunia usaha saat ini masih menghadapi tantangan berupa perlambatan ekonomi global serta dampak ketidakpastian geopolitik yang turut mendorong kenaikan biaya produksi.
“Beban ini menjadi tambahan tekanan di tengah kenaikan harga pokok produksi yang sudah dirasakan sejak konflik di Timur Tengah,” katanya.
Rafki juga mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga LNG dapat menjadi lebih luas apabila memengaruhi biaya pembangkitan listrik di Batam. Pasalnya, hampir seluruh aktivitas industri dan usaha bergantung pada pasokan listrik yang stabil dan terjangkau.
“Kalau kenaikan LNG ini ikut mendorong naiknya harga gas untuk PLN Batam, dampaknya akan jauh lebih luas. Pengelola wilayah usaha listrik di Batam juga bisa ikut menyesuaikan tarif,” ujarnya.
Karena itu, Apindo berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dampak kebijakan energi terhadap iklim investasi dan daya saing industri nasional, khususnya Batam yang selama ini mengandalkan sektor manufaktur dan investasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. MK-hum
Redaktur : Munawir Sani
