Kepala DPMD Natuna, Suhardi,.menyampaikan sambutan dalam acara pelatihan pengelolaan keuangan desa bagi kades dan sekdes se kabupaten Natuna, di gedung Sri Serindit, Rabu, 11 November 2026.(Foto/Nang)
NATUNA (marwahkepri.com) – Sebanyak 140 aparatur desa di Kabupaten Natuna mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Natuna.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 11–12 November 2026, tersebut dipusatkan di Gedung Sri Serindit, Natuna. Peserta terdiri dari kepala desa dan sekretaris desa se Natuna.
Kepala DPMD Natuna sekaligus ketua panitia pelaksana, Suhardi, mengatakan pelatihan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, desa merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Karena itu, tata kelola pemerintahan desa yang baik harus didukung kemampuan aparatur dalam mengelola anggaran secara profesional dan bertanggung jawab.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih terdapat sejumlah tantangan. Di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, ketidaktepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta belum optimalnya penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
Berdasarkan kondisi tersebut, pelatihan dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan kepala desa maupun sekretaris desa dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan.
Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu memahami regulasi, menyusun perencanaan dan penganggaran, melaksanakan penatausahaan, hingga membuat laporan keuangan serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran desa.
”Pelatihan sangat penting kita laksanakan yang tujuannya untuk memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai pengawasan, pengendalian, serta pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan,” ujar Suhardi.
Sementara itu, Asisten I bidang pemerintahan sekretariat daerah kabupaten Natuna, Khaidir, mengatakan, pengelolaan keuangan desa memiliki peran sangat penting dan strategis.
Dana dikelola oleh pemerintahan desa bukan sekedar angka dalam dokumen anggaran, melainkan amanah dan kepercayaan masyarakat yang harus dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Karenanya, jangan sampai anggaran desa yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan justru menimbulkan persoalan akibat lemahnya administrasi, kurangnya pemahaman terhadap regulasi, maupun ketidaktepatan dalam pelaksanaan kegiatan.
Kepala desa beserta seluruh perangkat desa harus memahami ketentuan dan mekanisme pengelolaan keuangan desa. Regulasi harus dijadikan pedoman dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, sehingga setiap kebijakan dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.
”Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan. karena itu, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya penyelenggaraan pemerintahan desa,” katanya.
Lebih lanjut Khaidir mengatakan, setiap rupiah dibelanjakan harus memiliki manfaat dan dampak jelas dengan memprioritaskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat, bukan sebagai kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kelompok.
”Saya berharap melalui pelatihan ini, seluruh peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masing-masing,” tutupnya.
Dalam kegiatan ini panitia menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri, Polres, Inspektorat Daerah, serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna.
Materi yang disampaikan diharapkan dapat memberikan pemahaman dari sisi regulasi, hukum, pengawasan, hingga teknis administrasi keuangan desa.
Pelatihan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2026.(MK/Nang)
Redaktur : Munawir Sani
