Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan terkait kasus impor

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan keterangan mengenai dugaan pelanggaran impor perhiasan di Jakarta.(foto/cnn)

JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan rencana pemerintah memberikan insentif berupa pajak 0 persen selama 50 tahun bagi pelaku usaha jasa keuangan yang beroperasi di Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Menurut Purbaya, kebijakan tersebut disiapkan agar PFII memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan pusat keuangan internasional lainnya seperti Singapura, Hong Kong, maupun Dubai.

“Kita melihat, untuk tahap pertama sepertinya seperti itu. Kita membandingkan dengan praktik bisnis di tempat lain yang sejenis,” ujar Purbaya saat dikonfirmasi mengenai rencana pemberian insentif tersebut.

Ia menjelaskan Indonesia harus menawarkan nilai tambah karena PFII merupakan pemain baru dalam persaingan pusat keuangan global.

“Kita harus lebih menarik sedikit. Kenapa? Kita kan baru masuknya terakhir. Ini kan kita bersaing dengan Singapura, Hong Kong, Dubai, dan lain-lain,” katanya.

Purbaya menilai tanpa insentif yang lebih kompetitif, investor global akan memilih pusat keuangan lain yang sudah lebih mapan.

Menurutnya, insentif tersebut menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menarik minat investor internasional menanamkan modal di sektor jasa keuangan Indonesia.

Baca Juga:  Gaji Guru di Singapura Naik hingga 9 Persen Mulai Oktober 2026, Demi Tarik dan Pertahankan Tenaga Pendidik

“Jadi ada satu pemanis yang seperti menarik, tapi sebenarnya sama saja sih. Ya mesti ada begitu-nya kan dagang, namanya juga dagang. Tapi saya pikir ini dengan proposal seperti itu pasti akan lebih menarik dibandingkan dengan Dubai, Hong Kong, Singapura,” ujarnya.

Selain menawarkan insentif fiskal, pemerintah juga optimistis PFII memiliki peluang berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.

Purbaya mengatakan kondisi dunia yang masih diwarnai berbagai konflik justru membuat kebutuhan terhadap pusat keuangan internasional tetap tinggi.

“Saya pikir tadinya ketika perang usai, PFII menjadi susah. Tapi kan kita melihat bahwa ketidakpastian nggak hilang rupanya. Amerika masih pernah nyerang. Jadi masih itu kan. Jadi ada demand untuk pusat finansial di dunia. Kita ingin memanfaatkan itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah juga menyatakan pembangunan PFII akan didukung oleh investasi, termasuk melalui Danantara, sebagai upaya menjadikan Indonesia salah satu pusat jasa keuangan internasional di kawasan. MK-dtc

Redaktur : Munawir Sani