Motor listrik program MBG menjadi salah satu barang pengadaan yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional. (f: dtc)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap nasib puluhan ribu motor listrik yang dibeli untuk mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pengadaannya terseret kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).
Dalam penyidikan yang sedang berjalan, pengadaan sebanyak 21.801 unit motor listrik dengan nilai mencapai Rp1,03 triliun disebut menjadi salah satu temuan yang diduga menimbulkan kerugian negara akibat praktik markup harga.
Berdasarkan keterangan resmi Kejagung, pengadaan tersebut dilakukan melalui PT YAT yang disebut tidak memenuhi persyaratan sebagai vendor karena tidak memiliki jaringan dealer maupun bengkel aktif.
Meski demikian, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, menegaskan bahwa motor listrik yang telah didistribusikan ke berbagai daerah tidak akan disita.
“Tidak, kalau barangnya kan sudah distribusi di daerah,” ujar Syarief.
Ia menjelaskan bahwa fokus penyidik saat ini adalah menelusuri aliran dana dan mengumpulkan alat bukti lain terkait dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan. Penggeledahan di sejumlah lokasi juga masih terus berlangsung.
Kasus ini turut menjadi perhatian publik karena sebelumnya pengadaan motor listrik untuk MBG sempat menuai kontroversi. Sejumlah pihak menyoroti kemiripan produk yang digunakan dengan motor listrik produksi China yang dipasarkan dengan harga lebih rendah.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah motor trail listrik EMMO JVX GT yang disebut memiliki desain serupa dengan Kollter ES1-X PRO asal China. Produk tersebut diketahui dijual dengan harga yang jauh lebih murah di pasar internasional.
Selain itu, skuter listrik EMMO JVH Max juga dinilai memiliki kemiripan dengan motor listrik produksi Taizhou Okla Automotive dari Zhejiang, China. Perbedaan harga jual antara produk yang beredar di Indonesia dan produk asal pabrikan luar negeri tersebut turut menjadi bahan evaluasi dalam penyelidikan.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN sendiri masih terus dikembangkan oleh Kejagung. Penyidik mendalami sejumlah pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis guna memastikan adanya atau tidaknya penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa program MBG akan tetap berjalan dan tidak terpengaruh oleh proses hukum yang sedang berlangsung terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. MK-dtc
Redaktur : Munawir Sani
