Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, mengusulkan moratorium izin baru perkebunan sawit dan tambang di Pulau Lingga serta meminta pemerintah melakukan audit terhadap perusahaan yang telah beroperasi. (Foto: dok)
TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, SE., MM, meminta pemerintah memberlakukan moratorium penerbitan izin baru perkebunan kelapa sawit dan pertambangan di Pulau Lingga, Kabupaten Lingga.
Moratorium dinilai perlu disertai audit terhadap perusahaan yang telah beroperasi guna memastikan aktivitas investasi tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Audit tersebut bertujuan memastikan seluruh aktivitas investasi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di Pulau Lingga.
“Saya mendorong adanya moratorium dan lakukan audit. Kalau setelah audit tak ada dampak negatif, baru moratorium nya dicabut,” katanya, Kamis (23/7/2026).
Wahyu mengaku menerima pengaduan dari masyarakat terkait gesekan yang terjadi antara pelaku usaha dengan warga di sejumlah wilayah di Pulau Lingga.
Ia meminta persoalan tersebut segera diselesaikan dengan mengedepankan solusi yang memberikan manfaat bagi seluruh pihak.
“Saya minta diselesaikan dulu mulai dari perkebunan plasma hingga nasib reklamasi pasca tambang yang merugikan saya,” pintanya.
Selain mendorong evaluasi terhadap investasi, Wahyu juga mengusulkan agar seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lingga ditingkatkan statusnya menjadi Desa Adat.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya menjaga identitas Kabupaten Lingga sebagai daerah yang memiliki nilai adat dan budaya Melayu yang kuat.
“Sebagai Bunda Tanah Melayu, saya mengusulkan agar setiap Desa atau Kelurahan berubah status menjadi Desa Adat. Seluruh investasi dan pembangunan harus bersandikan adat dan budaya Melayu,” usulnya. MK-mun
Redaktur: Munawir Sani
