NATUNA (marwahkepri.com) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menggelar Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Kabupaten Natuna.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Sri Serindit, Rabu (2/9/2026), tersebut mengusung tema “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.”
Workshop diikuti kepala desa, bendahara desa dan pendamping desa dari seluruh wilayah Kabupaten Natuna.
Ketua Panitia Workshop, Lastri Junaedah, mengatakan kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Natuna.
Menurutnya, workshop digelar untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam mengelola keuangan dan pembangunan desa sehingga seluruh proses dapat berjalan lebih baik.
Ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius agar materi yang diberikan dapat diserap dan diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan di desa masing-masing.
“Diharapkan semua peserta dapat mengikuti dengan baik sehingga seluruh materi bisa diserap dengan baik dan workshop ini bermanfaat bagi tata kelola keuangan desa,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Natuna Cen Sui Lan mengatakan, desa merupakan ujung tombak pembangunan daerah. Berbagai program dan kebijakan pemerintah bersentuhan langsung dengan masyarakat melalui pemerintahan desa.
Menurutnya, semakin besar kewenangan dan anggaran yang dikelola pemerintah desa, maka semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijalankan.
Ia menegaskan, pengelolaan keuangan desa harus mampu memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“kita ingin pengelolaan pembangunan desa dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, partisipatif, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Cen Sui Lan juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan desa yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Sementara pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku dan hasil pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
Ia berharap workshop tersebut tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan mengenai regulasi, tetapi juga menjadi ruang untuk berdiskusi dan bertukar pengalaman.
“saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi, tetapi juga menjadi forum untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan,” katanya.
Bupati meminta seluruh kepala desa, perangkat desa dan peserta workshop mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di masing-masing desa. (nang)
Redaktur: Munawir Sani
