Serius Atasi Banjir di Tanjungpinang, Ini Perintah Lis kepada Setiap OPD

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mempimpin rapat koordinasi penanganan banjir bersama di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Selasa (10/9/2025). Rapat turut dihadiri Wakil Wali Kota, Raja Ariza serta jajaran perangkat daerah teknis seperti Bappelitbang, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan BPBD.

Wali Kota Lis menegaskan pentingnya sinergi lintas OPD dalam mengatasi persoalan banjir yang setiap tahun melanda beberapa kawasan kota. Berdasarkan data Dinas PUPR, terdapat 48 titik genangan dan banjir yang tersebar di 22 kawasan dengan luas genangan mencapai 263,59 hektare.

“Pembangunan pemukiman yang tidak diimbangi dengan drainase ideal menjadi salah satu penyebab genangan. Kita harus menyeimbangkan pertumbuhan kota dengan infrastruktur pengendalian banjir,” ucapnya.

Lis meminta setiap OPD untuk memahami permasalahan secara menyeluruh dan menghadirkan inovasi penanganan. Bappeda diminta memastikan perencanaan pembangunan terintegrasi dengan mitigasi banjir, PUPR bertanggung jawab pada aspek teknis dan normalisasi saluran, sedangkan BPBD harus siap siaga menangani dampak banjir apabila terjadi.

Selain itu, Lis juga menekankan pentingnya peran aktif dari perangkat kecamatan.

“Para camat harus aktif menyisir wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi titik genangan. Pemetaan yang akurat menjadi dasar dalam pengambilan langkah cepat dan tepat,” ujarnya.

Rencana penanganan yang dipaparkan dalam rapat mencakup langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek meliputi normalisasi sungai sepanjang 7,7 km, pembersihan drainase, dan peningkatan kapasitas saluran.

Untuk jangka menengah direncanakan pembangunan infrastruktur strategis seperti Polder Puspandari (6,75 ha), Polder Srikaton Tahap II (2,87 ha), Polder Kampung Kolam (2,6 ha), serta Bendungan Dompak (70 ha).

Ditambahkannya, pembebasan lahan menjadi prioritas agar pembangunan polder dan kolam retensi dapat segera dilaksanakan. Berdasarkan perhitungan, kebutuhan biaya pembebasan lahan di tiga kawasan utama — Srikaton, Kampung Kolam, dan Nibung Angus — diperkirakan mencapai Rp 12 miliar hingga Rp 74 miliar, sesuai dengan nilai NJOP masing-masing lokasi.

Dalam rapat juga membahas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berkomitmen melakukan kaji cepat dan kaji tepat terhadap potensi banjir, menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) 24 jam untuk evakuasi warga, melakukan sosialisasi kebencanaan ke sekolah dan masyarakat, hingga membersihkan sisa banjir dan mengidentifikasi penyebab genangan.

BPBD juga menyiapkan peralatan seperti perahu karet, tenda pengungsi, terpal, velbed, serta paket bantuan darurat bagi warga terdampak.

Senada dengan hal itu, Wawako Raja Ariza mendukung langkah yang diambil dan meminta setiap OPD menyiapkan rencana aksi konkret.

“Kolaborasi menjadi kunci. Data sudah kita miliki, sekarang saatnya kita tindaklanjuti dengan langkah teknis dan dukungan anggaran,” sebutnya. MK-rah

Redaktur: Munawir Sani