DPRD Natuna Desak Bupati Cen Sui Lan Hentikan Proyek Baru, Soroti Krisis Keuangan Daerah
Ketua DPRD Natuna, Rusdi didampingi Wakil Ketua I Daeng Ganda dan Wakil Ketua II Wan Aris Munandar saat memberikan keterangan kepada awak media usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang kerja DPRD Natuna, Kamis (3/7/2025). (f: nang)
NATUNA (marwahkepri.com) – Suasana politik di Kabupaten Natuna tengah memanas menyusul desakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) agar Bupati Cen Sui Lan menghentikan sementara seluruh proyek baru yang direncanakan dalam APBD 2025. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung pada Kamis (3/7/2025), sebagai respons terhadap kondisi keuangan daerah yang dinilai sedang tidak sehat.
Ketua DPRD Natuna, Rusdi, menegaskan bahwa transparansi pengelolaan anggaran menjadi sorotan utama. Ia mengungkapkan bahwa sejak pengesahan APBD murni 2025, Pemkab Natuna telah empat kali menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang merevisi anggaran, tanpa kejelasan distribusi kepada legislatif.
“Yang jadi soal, kami di legislatif sampai saat ini belum menerima DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang terbaru. Ini yang membuat situasi tidak transparan,” ujar Rusdi di ruang kerjanya, didampingi Wakil Ketua I Daeng Ganda dan Wakil Ketua II Wan Aris Munandar.
Ketiadaan dokumen DPA terkini dinilai membuat DPRD kehilangan pijakan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap anggaran publik. Oleh karena itu, DPRD secara kolektif meminta Pemkab menunda seluruh proses lelang proyek baru, sampai utang-utang daerah terselesaikan dan kondisi fiskal kembali stabil.
Wakil Ketua II DPRD Natuna, Wan Aris Munandar, menyebut langkah penghentian proyek sebagai keputusan rasional demi menjaga keberlangsungan fiskal daerah. “Kami sudah sampaikan ke Bupati: utamakan bayar utang. Jangan mulai proyek baru dulu sampai keuangan Natuna normal kembali,” tegasnya.
Meski demikian, Wan Aris mengakui bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan eksekutif. “Kami hanya menyampaikan. Soal diindahkan atau tidak, itu kembali ke bupati,” ujarnya dalam pernyataan penutup.
Situasi ini semakin menekan Bupati Cen Sui Lan yang tengah diterpa isu dugaan gratifikasi dan kontroversi anggaran renovasi rumah dinas. Permintaan resmi dari DPRD ini kini menjadi ujian baru bagi kepemimpinannya.
Masyarakat Natuna kini menanti, apakah sang bupati akan merespons permintaan legislatif sebagai bentuk kritik konstruktif, atau memilih melanjutkan kebijakan sepihak di tengah krisis keuangan yang masih belum pulih. MK-nang
Redaktur : Munawir Sani
