Sri Mulyani Jelaskan Penunjukan Keponakan Prabowo sebagai Wamenkeu II

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (F: Ist)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alasan penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II dalam tiga bulan terakhir masa jabatan Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penunjukan ini dilakukan meskipun posisi Wamenkeu sudah diisi oleh Suahasil Nazara.
Sri Mulyani menyatakan bahwa Thomas Djiwandono akan fokus terlibat dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Saat ini, Kementerian Keuangan sedang dalam proses penyusunan RAPBN 2025.
“Kita sedang menyusun APBN 2025. Jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).
Sri Mulyani menambahkan bahwa kehadiran Thomas Djiwandono bertujuan untuk memastikan RAPBN 2025 sinkron dengan kebijakan prioritas pemerintahan terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Thomas Djiwandono merupakan keponakan Prabowo sekaligus anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi. Kehadirannya di Kementerian Keuangan diharapkan akan mempermudah komunikasi dan koordinasi dengan tim transisi pemerintahan.
“Ini tujuannya adalah agar RAPBN 2025 mencerminkan dan sekaligus sinkron dengan prioritas-prioritas kebijakan dari presiden terpilih dan wakil presiden terpilih,” tutur Sri Mulyani.
Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II akan bekerja sama dengan Wamenkeu I Suahasil Nazara dan seluruh pejabat eselon I dalam mengelola keuangan negara.
“Sebagai bendahara negara bersama-sama kita terus menggunakan instrumen keuangan negara untuk bisa merespons dinamika perekonomian global dan nasional yang akan terus meningkat.
Kita juga harus mampu memitigasi risiko dari berbagai dinamika tersebut supaya kita tetap bisa menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi dan sekaligus untuk menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat dan berkelanjutan,” imbuhnya.(mk/detik)
Redaktur: Munawir Sani