Meski Masih Punya Tunggakan, Pemkab Natuna Lelang Puluhan Proyek Baru di 2025

1e540384-77a0-4e4a-80bb-d0fc6ace2ef1

Gedung Kantor Bupati Natuna. (f: nang)

NATUNA (marwahkepri.com) – Pemerintah Kabupaten Natuna melalui sejumlah satuan kerja teknis kembali melelang puluhan proyek fisik, pengawasan, hingga perencanaan pada tahun anggaran 2025. Padahal, hingga kini, utang proyek tahun sebelumnya (2024) disebut-sebut belum seluruhnya dilunasi.

Dikutip dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Natuna, setidaknya terdapat 39 paket proyek baru yang mulai dilelang, terdiri dari 1 proyek tender DED, 6 proyek fisik melalui pengadaan langsung (PL), 8 proyek pengawasan, dan 24 proyek perencanaan.

Salah satu proyek tender yang dilelang adalah DED Peningkatan Penataan Pantai Piwang dengan nilai pagu sebesar Rp 650 juta, yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Proyek ini tidak menggunakan sistem reverse auction atau lelang terbalik.

Sementara itu, enam proyek fisik PL masing-masing bernilai Rp 172 juta, sebagian besar berupa semenisasi jalan dan pembangunan drainase, dengan satuan kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dari sisi pengawasan, delapan proyek turut dilelang, dengan nilai antara Rp 12 juta hingga Rp 71 juta. Proyek-proyek ini terkait pengawasan infrastruktur fisik dan pengembangan permukiman kumuh terpadu.

Adapun proyek perencanaan menjadi yang terbanyak dilelang, mencapai 24 paket, tersebar di sektor pendidikan, lingkungan hidup, dan pekerjaan umum. Nilai anggarannya bervariasi dari Rp 13 juta hingga hampir Rp 200 juta. Sebagian besar proyek perencanaan ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sikap Pemkab Natuna melelang proyek baru menuai sorotan dari sejumlah penyedia jasa konstruksi. Mereka mempertanyakan komitmen pembayaran proyek-proyek lama tahun 2024 yang belum lunas.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Pemkab Natuna juga telah melelang 17 proyek perencanaan lain meski belum melunasi utang kegiatan sebelumnya.

Langkah ini memunculkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan keuangan daerah dan prioritas belanja pemerintah, terutama di tengah tekanan keterbatasan fiskal dan kepercayaan mitra kerja yang mulai tergerus. MK-nang

Redaktur: Munawir Sani