Ranperda LPJ APBD 2024 Disahkan Jadi Perda, DPRD Lingga Soroti 15 Temuan BPK dan Evaluasi BUMD
LINGGA (marwahkepri.com) – DPRD Kabupaten Lingga resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Lingga yang digelar Selasa (7/7/2025), dipimpin langsung Ketua DPRD Maya Sari, S.Sos., M.IP., didampingi Wakil Ketua I dan II.
Dalam rapat paripurna tersebut, Gabungan Komisi DPRD yang juga bertindak sebagai Panitia Khusus (Pansus) menyampaikan laporan hasil pembahasan yang cukup mendalam dan kritis.
Juru bicara Pansus, Ivan Prawijaya, S.T., menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penelaahan menyeluruh terhadap dokumen Ranperda, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, serta menggelar rapat kerja dengan OPD, studi komparatif, dan konsultasi bersama tenaga ahli.
Salah satu capaian penting yang disampaikan adalah keberhasilan Pemkab Lingga kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD tahun 2024. Meski demikian, pencapaian tersebut disertai catatan penting: BPK menemukan 15 temuan yang masih perlu ditindaklanjuti.
“Temuan tersebut mencakup aspek penganggaran, pelaksanaan belanja, pengelolaan pendapatan, serta penataan aset tetap yang belum tertib. Sebagian bahkan merupakan temuan berulang dari tahun-tahun sebelumnya,” terang Ivan.
Secara umum, realisasi pendapatan daerah mencapai 97,04%, dan realisasi belanja sebesar 96,12%, yang dinilai cukup baik oleh DPRD.
DPRD juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perumda Air Minum Tirta Lingga mendapat apresiasi karena menunjukkan performa positif dan kontribusi terhadap daerah. Namun berbeda dengan PT Selingsing Mandiri yang hingga kini belum memberikan kontribusi signifikan dan dinilai perlu segera dievaluasi menyeluruh, termasuk pembinaan kelembagaan.
Mewakili Bupati Lingga, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kesungguhan DPRD dalam mengkaji Ranperda hingga akhirnya disetujui menjadi Perda.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras pimpinan dan tim Pansus DPRD Kabupaten Lingga. Semoga Perda ini membawa manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi pijakan dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik,” ujarnya.
Dengan disahkannya Ranperda ini, sinergi antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. (Mk/willy)
