China Ancam Balasan terhadap Negara yang Negosiasi Tarif dengan AS
Presiden China, Xi Jinping. (F: Ist)
CHINA – China mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara yang sedang bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif Presiden Donald Trump, yang dinilai bisa merugikan kepentingan Tiongkok. Dalam pernyataan resmi, Kementerian Perdagangan China menegaskan akan mengambil tindakan balasan jika negara-negara tersebut menyepakati kesepakatan yang merugikan Beijing.
“Tiongkok dengan tegas menentang pihak mana pun yang mencapai kesepakatan dengan mengorbankan kepentingan Tiongkok. Jika hal itu terjadi, Tiongkok tidak akan menerimanya dan akan mengambil tindakan balasan secara tegas dan sepadan,” tegas Kementerian, seperti dikutip CNBC, Senin (21/4/2025).
China menuding AS menyalahgunakan kebijakan tarif atas nama kesetaraan, padahal sebenarnya memaksa negara lain melakukan negosiasi sepihak. Beijing memperingatkan bahwa jika praktik ini terus berlanjut, perdagangan internasional akan kembali ke prinsip “hukum rimba”.
Sebagai bentuk respons, Tiongkok telah memberlakukan tarif hingga 125% terhadap berbagai produk asal AS. Beijing juga membatasi ekspor mineral penting dan memasukkan beberapa perusahaan asal AS ke daftar hitam, membatasi kerja sama mereka dengan pihak China.
Langkah ini terjadi di tengah upaya Presiden China Xi Jinping mempererat hubungan dengan Asia Tenggara. Dalam kunjungan ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja pekan lalu—perjalanan luar negeri pertamanya tahun ini—Xi menyerukan kerja sama regional untuk menolak tarif sepihak dan praktik perdagangan yang dianggap menindas.
Meski Asia Tenggara kini menjadi mitra dagang regional terbesar China, AS tetap tercatat sebagai mitra dagang tunggal terbesar negara tersebut.
Sementara itu, China juga mengganti kepala negosiator perdagangannya. Li Chenggang—mantan duta besar untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)—ditunjuk sebagai kepala baru negosiator sekaligus wakil menteri. China juga telah mengajukan gugatan terhadap AS di WTO atas kebijakan tarif baru yang diberlakukan pemerintahan Trump. Mk-dtc
Redaktur: Munawir Sani
