Perjalanan Dinas Dipangkas, Kemenkeu Proyeksikan Penghematan Triliunan Rupiah
Sri Mulyani Indrawati. (F: Ist)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja perjalanan dinas (perjadin) dengan memangkas setidaknya 50% anggaran perjadin dari sisa pagu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024. Kebijakan ini diharapkan mendatangkan penghematan signifikan bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, melaporkan bahwa hingga 31 Oktober 2024, realisasi belanja Kemenkeu telah mencapai 76,06%. Namun, ia memperkirakan serapan anggaran Kemenkeu tidak akan mencapai 100% hingga akhir tahun karena adanya efisiensi belanja perjalanan dinas tersebut.
“Kami memperkirakan belanja akan mencapai 93,17% pada akhir Desember. Angka ini sudah mempertimbangkan berbagai penghematan, termasuk penghematan perjadin yang memang menjadi arahan kemarin,” ujar Suahasil dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI di Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Kemenkeu sendiri memiliki pagu anggaran 2024 sebesar Rp 48,7 triliun. Dengan perkiraan realisasi belanja sebesar 93,17%, Kemenkeu berpotensi menghemat hingga Rp 3 triliun.
Kebijakan pemotongan anggaran perjadin ini diberlakukan sejak diterbitkannya Surat Edaran (SE) Nomor S-1023/MK.02/2024 tentang efisiensi belanja perjalanan dinas bagi Kementerian dan Lembaga (K/L). Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet pada 23 Oktober dan 6 November 2024.
“Penghematan ini akan langsung kami terapkan dalam program-program selama 1,5 bulan ke depan hingga akhir tahun,” tambah Suahasil.
Berdasarkan data realisasi lima program Kemenkeu, mayoritas anggaran masih berada di bawah 70%. Contohnya, anggaran untuk pengelolaan belanja negara baru terserap sebesar 68,39%, sementara pengelolaan penerimaan negara mencapai 76,44%. Untuk perbendaharaan kekayaan negara dan risiko, penyerapannya sebesar 66,21%, kebijakan fiskal 65,47%, dan dukungan manajemen 76,10%.
“Kemenkeu terus menerapkan disiplin dan efisiensi anggaran sebagai bagian dari implementasi spending better yang sejalan dengan arahan Presiden,” lanjutnya.
Suahasil juga menjelaskan bahwa Kemenkeu telah menghemat hingga Rp 2,91 triliun sejak 2020 melalui berbagai efisiensi. Salah satu langkah besar adalah kebijakan negative growth dalam jumlah pegawai. Kemenkeu yang sebelumnya memiliki 82.000 pegawai, kini berkurang menjadi 77.000 pegawai, sehingga menghemat sekitar Rp 1,156 triliun. Mk-detik
Redaktur: Munawir Sani
