Menko Polhukam Minta Tak Ada Mutasi TNI-Polri hingga Pilkada 2024 Selesai

Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto memberikan sambutan dalam rapat koordinasi kesiapan penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/7/2024). (Foto: antara)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menginstruksikan pimpinan TNI dan Polri untuk tidak melakukan rotasi atau mutasi jabatan di jajaran mereka hingga tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 selesai.
Hadi menyampaikan instruksi tersebut dalam sambutannya pada “Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 wilayah Bali dan Nusa Tenggara” di Nusa Dua, Bali, pada Selasa (30/7/2024), yang disiarkan melalui Youtube Kemenko Polhukam.
Hadi menjelaskan bahwa larangan rotasi ini bertujuan agar rencana dan anggaran yang telah disiapkan untuk Pilkada dapat dikelola dengan baik. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut hanya dikecualikan bagi personel yang memasuki usia pensiun sebelum Pilkada.
Selain itu, Hadi menekankan bahwa pimpinan di jajaran TNI, Polri, dan Kejaksaan Tinggi sebaiknya tetap berada pada posisinya untuk memastikan kelancaran proses penegakan hukum, termasuk penanganan Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) selama Pilkada.
Hadi juga berencana untuk berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terkait permintaan ini.
Sebelumnya, TNI dan Polri telah melakukan rotasi, mutasi, dan promosi terhadap sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI dan Surat Telegram Polri yang masing-masing diterbitkan pada akhir Juli 2024. MK-mun/kom
Redaktur: Munawir Sani