Menteri Perhubungan Dorong Perkembangan Bus Listrik untuk Transportasi Publik
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. (F: Suara Surabaya)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya percepatan dalam pengembangan bus listrik sebagai alternatif transportasi publik di perkotaan, dengan tujuan mengurangi kemacetan dan polusi udara.
Hal ini disampaikannya dalam acara Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide di Jakarta pada hari Selasa, (21/5/2024).
Menurutnya, Kementerian Perhubungan terus memprioritaskan pengadopsian transportasi yang ramah lingkungan dan peningkatan kualitas udara. Budi mengatakan, “Karena itu, kami mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik, yakni penggunaan bus listrik untuk kawasan perkotaan.”
Selain itu, Budi Sumadi menjelaskan bahwa pemerintah pusat serius dalam pengembangan kendaraan listrik, yang terbukti dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
Meskipun demikian, Budi menyadari adanya sejumlah tantangan dalam pengembangan angkutan umum berbasis listrik di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya komitmen dari pemerintah daerah dan kurangnya sarana serta prasarana terkait kesiapan armada bus listrik.
Ia juga mengakui bahwa pengadaan kendaraan listrik membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama karena harga kendaraan listrik bisa dua kali lipat lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar fosil.
“Menurut saya, salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam kendaraan listrik adalah baterai. Karena itu, saya berharap ITDP atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset bagaimana cara mendapatkan baterai dengan harga yang terjangkau,” tuturnya.
Dalam acara tersebut, Menteri Perhubungan juga menerima hasil studi ITDP Indonesia terkait program elektrifikasi transportasi publik perkotaan. Studi tersebut menemukan bahwa komitmen pemerintah daerah masih rendah dan tingginya biaya investasi menjadi hambatan utama.
ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, dan menyarankan agar program ini dimasukkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.(Mk/Antara)
Redaktur: Munawir Sani
