Tom Lembong Menyesal Pernah Menjadi Bagian dari Pemerintahan

Thomas Lembong.(foto/int)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Tom Lembong, yang pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mengaku menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan.
Ia mengungkapkan rasa sesalnya karena merasa strategi yang diterapkan dalam membenahi ekonomi Indonesia belum memberikan hasil yang optimal.
Dalam diskusi “Pemuda Harsa : Bangga Bicara”, Tom Lembong menyoroti beberapa kegagalan dalam upaya merangsang pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah stagnasi dalam pertumbuhan kelas menengah di Indonesia selama 10 tahun terakhir.
Data yang disampaikannya menunjukkan bahwa penjualan sepeda motor, mobil, dan barang elektronik mengalami penurunan secara bertahap.
Menurut Tom Lembong, fokus kebijakan ekonomi selama ini terlalu terpaku pada investasi dalam sektor-sektor padat modal seperti pertambangan dan perkebunan, yang kurang memberikan dampak pada penciptaan lapangan kerja. Hanya sekitar 20% investasi yang masuk ke Indonesia dinilainya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.
Dikutip dari DtikFinance, Minggu, 11 Februari 2024, Tom Lembong menegaskan bahwa pentingnya pemerintah untuk memperhatikan sektor jasa, yang menyumbang lebih dari separuh ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sektor jasa, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan transportasi, dianggapnya sebagai sektor yang padat karya.
Dia memperkuat argumennya dengan mengilustrasikan bahwa sektor jasa, termasuk industri properti, memiliki potensi lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja dibandingkan dengan sektor industri padat modal seperti pertambangan.
Ia juga menekankan pentingnya pergeseran fokus ke sektor jasa untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkelanjutan.
Dalam refleksinya, Tom Lembong juga menyerukan perlunya perubahan dalam kebijakan ekonomi Indonesia agar lebih berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dan pembangunan sektor jasa.
Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat.(*)
Redaktur : Munawir Sani