DPR AS Ajukan Anggaran Rp276,9 Triliun Bantuan Militer untuk Israel

AMERIKASERIKAT(marwahkepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang yang akan memberikan bantuan militer tambahan senilai USD 17,6 miliar atau setara Rp 276,9 Triliun kepada Israel. Rancangan Undang-Undang ini muncul di tengah serangan Israel terhadap Hamas.

Dilaporkan oleh Reuters pada Minggu (4/2/2024), Ketua DPR AS Mike Johnson mengungkapkan bahwa RUU Pendanaan, yang diajukan oleh panel Alokasi DPR, akan segera dibahas dan diputuskan melalui pemungutan suara di DPR pada minggu depan.

Sebelumnya, DPR yang dikuasai Partai Republik telah menyetujui bantuan militer tambahan sebesar USD 14,3 miliar untuk Israel, dengan syarat bahwa dana tersebut harus dialokasikan kembali dari anggaran Internal Revenue Service AS.

Namun, Senat yang dikuasai Partai Demokrat menolak persyaratan tersebut dan diperkirakan akan mengusulkan paket legislasi yang mencakup bantuan militer tambahan untuk Israel serta bantuan lebih lanjut bagi Ukraina dalam konflik dengan Rusia.

RUU yang diajukan di Senat juga diperkirakan akan mencakup proposal untuk meningkatkan keamanan di perbatasan selatan AS dengan Meksiko.

Pemimpin Mayoritas Senat, Chuck Schumer, telah mengambil langkah-langkah untuk memulai perdebatan tentang RUU multi-cabang ini minggu depan, dengan pemungutan suara prosedural pertama dijadwalkan paling lambat pada hari Rabu.

Menurut Komite Alokasi DPR, dana sebesar USD 17,6 miliar tersebut akan digunakan untuk mendukung pengisian kembali sistem pertahanan rudal Israel, pengadaan sistem senjata canggih tambahan, serta produksi artileri dan amunisi lainnya.

Sebagian dari dana tersebut juga akan digunakan untuk mengganti persenjataan AS yang digunakan oleh Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober.

Ketua DPR AS Johnson menegaskan urgensi untuk mendukung sekutu terdekat AS di kawasan tersebut dalam sebuah surat kepada rekan-rekannya.

Tidak jelas apakah anggota DPR dari sayap kanan akan menentang pendanaan tambahan untuk Israel tanpa melakukan penghematan di bagian lain anggaran.

Anggota DPR dari Partai Republik menekankan bahwa setiap bantuan baru untuk Ukraina harus disertai dengan peningkatan kontrol perbatasan AS, terutama karena jumlah imigran yang mencoba masuk ke AS terus meningkat.

Meskipun rencana serupa sedang dipertimbangkan di Senat, Johnson menyatakan bahwa langkah-langkah keamanan perbatasan yang diusulkan di Senat belum mencukupi.

Sebelum bantuan militer tambahan untuk Israel atau Ukraina dapat disalurkan, DPR dan Senat harus menyetujui versi yang sama dari RUU tersebut sebelum mengirimkannya ke Presiden Joe Biden, yang kemudian akan menandatangani RUU tersebut menjadi undang-undang. Selain itu, Senat juga berniat untuk memasukkan bantuan untuk Taiwan sebagai bagian dari RUU tersebut. MK-dtc

Redaktur : Munawir Sani