Kebut Penanganan Stunting, Pemda Natuna Launching Aplikasi SIPENTING

NATUNA (marwahkepri.com) – Pemerintah Kabupaten Natuna melaunching Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Terpadu Cegah Stunting (SIPENTING), dalam rangka penanganan stunting di Natuna.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Natuna, Mustafa Al-Bakry, mengatakan, ada bebepa persoalan melatar belakangi diluncurkannya Aplikasi SIPENTING.

Salah satunya mengenai pelaksanaan intervensi penurunan stunting yang belum berjalan secara efektif.

“Aplikasi ini kita luncurkan sebagai upaya untuk menekan permasalahan tingginya angka stunting di Natuna,” ungkapnya, Senin (27/11/2023) di ruang rapat lantai II kantor Bupati Natuna.

Selain itu, hal ini juga dilatarbelakangi lemahnya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aksi penurunan stunting belum dilaksanakan secara terpadu, sistem informasi terpadu belum ada, serta keterbatasan dalam mengakses data stunting.

Lanjut Mustafa, dengan dilaunchingnya Aplikasi SIPENTING akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam penurunan angka stunting.

Sedangkan bagi BP3D akan memudahkan dalam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan program kegiatan percepatan penurunan stunting antara OPD dan pemerintah desa.

“Untuk perangkat daerah akan memberikan kemudahan dalam melaksanakan intervensi dan sinkronisasi dengan program kegiatan pencegahan stunting dari pemerintah desa,” beberanya.

Sementara itu, Bupati Natuna Wan Siswandi, menekankan kepada semua instansi terkait mulai dari tingkat kabupaten sama ke desa lebih serius menangani stunting.

Hal ini ditegaskannya karena Natuna masih menduduki posisi teratas angka stunting tertinggi di wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Natuna, stunting hingga bulan Oktober 2023 diangka 12,66 persen. Angka ini meningkat dari tahun 2022 11,8 persen.

“Saya semua bekerja lebih serius supaya angka stunting di desa dan kelurahan tidak bertambah lagi, malahan berkurang,” tegasnya.

Siswandi juga menegaskan agar dilakukan evaluasi terkait penanganan stunting.

“Sebab, dapat berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Desa (DD), karena tidak bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat,” ucapnya. MK-nang

Redaktur: Munawir Sani