Jadi Pejabat Terkaya di Kepri, Segini Harta Kekayaan Muhammad Rudi
Muhammad Rudi (foto : BP Batam)
BATAM (marwahkepri.com) – Wali Kota sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, adalah kepada daerah terkaya di provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Dirinya menjadi pejabat terkaya di Kepri berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2022.
Nama Muhammad Rudi kini tengah menjadi perbincangan lantaran terjadinya polemik pulau Rempang, belakangan ini.
Lantas berapa harga kekayaan pria yang mengemban dua jabatan ini ?
Pejabat daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya kepada negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Dijelaskan pula, pelaporan LHKPN dilakukan secara periodik, setiap 1 tahun sekali selama menjabat.
Dilansir dari tvonenews.com pada Selasa (19/09/2023), harta kekayaan Muhammad Rudi yang dilaporkan pada 16 Februari 2023 dalam LHKPN periode 2022 mencapai Rp 55 miliar. Jumlahnya naik sebanyak Rp6 miliar dari tahun 2021.
Adapun rincian kekayaan mantan Polisi tersebut antara lain : 43 aset tak bergerak senilai Rp36 miliar, kas dan setara kas senilai Rp15,3 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp825 juta, harta bergerak lain senilai Rp615 juta, serta surat berharga senilai Rp2 miliar. Selain itu, Muhammad Rudi juga memiliki tanah dan bangunan di Batam, Tanjung Pinang dan Karimun dengan total harga Rp36,2 miliar.
Keseluruhan tanah dan bangunan ini merupakan milik pribadi Muhammad Rudi. Dia juga memiliki kekayaan dalam bentuk alat transportasi dan mesin senilai Rp825 juta.
Kekayaan ini berupa mobil lexus jeep tahun 2013 senilai Rp325 juta, dan mobil BMW sedan tahun 2015 senilai Rp500 juta. Diketahui bahwa dua kendaraan tersebut merupakan kepemilikan atas nama pribadi Muhammad Rudi.
Demikianlah jumlah serta rincian harta kekayaan Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Muhammad Rudi yang dinilai sebagai kepala daerah terkaya di Kepri berdasarkan LHKPN.***
Redaktur : Munawir Sani
