Pemerintah akan Evaluasi Mendalam PPDB Sistem Zonasi, Akankah Dihapus?

JAKARTA (marwahkepri.com) – Presiden Joko Widodo mengaku pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi.

“Dipertimbangkan, akan dicek secara mendalam dulu plus-minusnya,” kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Sebelumnya Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa kebijakan sistem zonasi PPDB menimbulkan persoalan di banyak daerah. Usul tersebut ia sampaikan ketika bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Rabu (9/8/2023).

Muzani mengeklaim, Jokowi mempertimbangkan usul tersebut.

“Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, (tapi) maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi,” jelas Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.

“Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan, tetapi ini sedang dipertimbangkan,” ujar dia.

Muzani mengatakan, sistem yang dibangun dalam rangka pemerataan sekolah unggulan sudah baik melalui PPDB. Namun, tetap perlu penyempurnaan agar ke depan tidak menimbulkan masalah seperti sebelumnya. Oleh karena itu, Gerindra ingin agar kebijakan zonasi PPDB dievaluasi.

“Seperti apa nanti presiden memutuskan, intinya adalah Gerindra ini ingin agar kebijakan ini dievaluasi. Karena PPDB ini maksudnya baik, tapi hasilnya masih jauh dari harapan,” tuturnya. MK-mun/kom

Redaktur: Munawir Sani