Partai Republik Amerika Serikat Dukung Trump “Caplok” Greenland

Washington, D.C. (marwahkepri.com) – Wacana ambisius Donald Trump untuk membeli Greenland mendapat dorongan baru dari Fraksi Partai Republik di parlemen Amerika Serikat. Anggota DPR Andy Ogles memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) bertajuk “Make Greenland Great Again Act” pada Senin (13/1), yang memungkinkan presiden terpilih tersebut membuka negosiasi dengan Kerajaan Denmark untuk mengakuisisi Greenland.

RUU ini dirancang untuk memberi wewenang kepada presiden dalam bernegosiasi, sekaligus memberikan Kongres hak veto atas kesepakatan apapun dalam waktu 60 hari. Veto hanya dapat dilakukan jika mayoritas dua pertiga dari kedua kamar mendukungnya.

Greenland, yang dikenal sebagai salah satu kawasan strategis di Arktik, memiliki potensi besar dalam hal geopolitik dan ekonomi. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral langka yang penting untuk teknologi modern. Menurut beberapa analis, akuisisi Greenland bisa memberikan Amerika Serikat keuntungan besar dalam perebutan pengaruh di kawasan Arktik yang kian memanas, terutama di tengah persaingan global dengan Rusia dan China.

Ogles, yang tergabung dalam House Freedom Caucus, menyebut RUU ini sebagai langkah strategis untuk masa depan Amerika Serikat. “Greenland adalah aset strategis yang tidak hanya memperkuat posisi kita di kawasan Arktik, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru,” ungkapnya.

RUU ini juga mendapat dukungan dari beberapa anggota Partai Demokrat yang mengakui pentingnya Greenland dalam peta geopolitik global. Namun, pengesahannya tetap membutuhkan mayoritas dukungan di Kongres, yang belum tentu mudah tercapai mengingat polarisasi politik saat ini.

Ambisi Trump tidak berhenti di Greenland. Pekan lalu, RUU lain terkait rencana negosiasi pembelian Terusan Panama juga diperkenalkan oleh anggota DPR Dusty Johnson. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan Trump yang baru akan fokus pada penguatan posisi Amerika Serikat di kawasan-kawasan strategis dunia.

Apakah RUU ini akan terwujud menjadi kesepakatan historis atau hanya menjadi sekadar wacana ambisius? Semua mata kini tertuju pada dinamika politik di Washington dan respons dari Kerajaan Denmark. MK-cnn

Redaktur : Munawir Sani