Kunjungi Pemkot Depok, DPRD Buteng Adopsi Kebijakan Tentang Peningkatan Kompetensi Pelaku UMKM

Suasana konsultasi DPRD Buteng dengan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok. (Foto : Humas Sekretariat DPRD Buteng)
Buton Tengah (marwahkepri.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mengadakan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berlangsung dari tanggal 20 hingga 24 Februari 2024.
Kunker yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Buteng, Suharman dan didampingi oleh anggota DPRD lainnya ini, bertujuan untuk memperluas wawasan dan belajar dari pengalaman daerah lain.
Selain wakil rakyat, kunker tersebut turut didampingi oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Buteng, Ilham Ombe.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya DPRD Buteng untuk memperdalam pengetahuan tentang pengelolaan koperasi dan usaha mikro di daerah lain.
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dipilih sebagai tujuan kunjungan karena reputasinya dalam mengembangkan sektor koperasi dan usaha mikro yang berhasil.
Konsultasi ini diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, Azalea Fitriani, di ruang rapat kantor tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua II DPRD Buteng, Suharman, mengatakan, maksud dan tujuan kedatangan mereka untuk berkonsultasi tentang kebijakan Pemerintah Kota Depok terhadap peningkatan kompetensi pelaku UMKM.
Suharman mengatakan, kebijakan Pemerintah Kota Depok terhadap peran UMKM dalam memperkuat perekonomian contohnya pada saat masa pandemi Covid-19, sangat membantu membantu pertumbuhan ekonomi.
“Depok merupakan salah satu daerah yang berhasil melewati masa-masa krisis ketika di terpa pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu, peran UMKM membantu perekonomian. Untuk itu kami ingin belajar banyak dari Kota Depok, bagaimana caranya untuk bisa menumbuh kembangkan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah kami,” ucapnya.
Lanjut Ketua DPD Nasdem Buteng itu, pihaknya akan mengadopsi apa yang dilakukan pemerintah kota Depok, kemudian akan diaplikasikan di kabupaten Buteng.
Disisi lain, Pemerintah Kota Depok terus mengambil langkah konkret dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya para pelaku UMKM.
Salah satu kebijakan yang dijalankan adalah meluncurkan berbagai program, salah satunya adalah Program 5.000 Wira Usaha Baru (WUB) dan 1.000 perempuan pengusaha melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok.
Program ini akan memberikan kesempatan kepada 2.100 peserta setiap tahunnya untuk bergabung dalam Program WUB dan untuk perempuan pengusaha selama periode kepemimpinan pemerintahan setempat.
Suharman, menjelaskan bahwa keberadaan program ini akan didukung dengan adanya peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada UMKM dan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan bantuan finansial, tetapi juga memberikan bimbingan dan dukungan dalam pengembangan usaha.
“Dalam pembangunan ekonomi kerakyatan, UMKM memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan struktur dunia usaha nasional yang kuat,” jelas Suharman.
“Dukungan ini menjadi sangat penting terutama di masa pandemi, di mana UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mempertahankan stabilitas ekonomi lokal,” timpalnya lagi.
Suharman juga menekankan bahwa Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki perekonomian tangguh, terutama karena sebagian besar pelaku usaha berasal dari industri keluarga atau rumahan.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus mendukung dan memberdayakan UMKM melalui berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
“Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Depok menjadi contoh yang baik bagi daerah lain dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi pelaku UMKM,” tambahnya.
Melalui langkah-langkah ini, diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan menjadi salah satu motor penggerak utama dalam membangun ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(Advetorial)
Laporan : Muh.Taufik