Jelang Iduladha, Kontraktor di Natuna Keluhkan Proyek Tahun 2024 Belum Dibayar Pemda

IMG_5800

Ilustrasi. (Foto: net)

NATUNA (marwahkepri.com) – Menjelang perayaan Hari Raya Iduladha 1446 Hijriah, sejumlah pelaku usaha jasa konstruksi di Kabupaten Natuna kembali mengeluhkan belum cairnya pembayaran proyek tahun anggaran 2024.

Mereka khawatir kondisi ini akan kembali seperti Idulfitri lalu, di mana banyak kontraktor kecil harus menahan beban ekonomi akibat mandeknya pembayaran dari pemerintah daerah.

Keluhan itu disampaikan langsung oleh para kontraktor saat berbincang di salah satu warung kopi di Jalan Pramuka, Ranai, Sabtu (31/5/2025). Seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pekerjaan proyek pada tahun lalu sesuai kontrak, namun hingga kini belum menerima pembayaran.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Natuna mencairkan kegiatan atau proyek yang telah selesai dikerjakan tahun lalu,” ujarnya sembari mengingat Hari Raya Haji sudah di depan mata.

Sebagai kontraktor kecil, ia mengaku tertekan karena belum bisa melunasi utang material kepada toko-toko bangunan. Kondisi ini semakin menyulitkan karena para pemasok material, terutama yang berasal dari luar daerah, mulai meragukan keterlambatan pembayaran tersebut.

“Pihak toko material juga mulai gelisah karena mereka sendiri harus membayar ke pemasok. Ada rasa curiga dari mereka, takutnya dana proyek sudah cair, tapi tidak disalurkan,” lanjutnya.

Keluhan senada juga disampaikan oleh kontraktor lain yang menuturkan bahwa kondisi keluarganya ikut terdampak. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengaku harus mengantar istri dan anaknya tinggal di rumah mertua sejak Idulfitri lalu karena keterbatasan ekonomi.

“Sampai Iduladha ini, anak dan istri saya masih tinggal di rumah mertua. Makan pun sudah jadi masalah,” ucapnya pilu.

Para penyedia jasa konstruksi merasa kecewa dengan perubahan pola pengelolaan anggaran di bawah kepemimpinan baru di Pemkab Natuna.

Mereka berharap adanya empati dan kejelasan dari pemerintah, terutama dalam hal pembayaran pekerjaan yang sudah selesai. Mereka mengingatkan bahwa kerja sama antara kontraktor dan pemerintah daerah sudah terjalin sejak lama, dan tidak pernah mengalami masalah besar seperti ini sebelumnya.

“Kami ini bukan hanya mencari untung, tapi juga berperan dalam membangun daerah. Kami mohon, pemerintah bisa menunaikan kewajibannya,” tutup salah satu kontraktor. MK-nang

Redaktur: Munawir Sani