RI Butuh Ribuan Triliun untuk Tumbuh Ekonomi 8 Persen, Uang Dari Mana?

JAKARTA (marwahkepri.com) – Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% pada tahun 2029. Target ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Untuk mencapainya, Indonesia harus meningkatkan pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita hingga US$ 8.000, sebagai syarat ambang batas negara berpendapatan tinggi.

Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, menyebut kebutuhan investasi yang diperlukan dalam empat tahun ke depan mencapai sekitar US$ 3,17 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 86% diharapkan berasal dari sektor swasta, baik domestik maupun internasional, termasuk melalui skema kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership/PPP).

“Hanya sekitar 7% yang akan berasal dari pemerintah, dan 6% dari BUMN,” ujar Putut dalam acara Innovative Financing: Unlocking Opportunities for Sustainable Development di Indonesia Pavilion, World Expo Osaka, Jepang, Senin (19/5/2025).

Salah satu fokus utama dari kebutuhan investasi tersebut adalah pembangunan infrastruktur ekonomi. Ini meliputi sektor transportasi, sumber daya air, energi, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), perumahan, air minum, serta sanitasi. Total kebutuhan investasi untuk sektor ini diperkirakan mencapai US$ 660 miliar, di mana sekitar 30% diharapkan dari swasta.

“Selain infrastruktur, peran sektor swasta juga penting untuk mendukung hilirisasi sumber daya alam, termasuk di bidang pertanian, kemaritiman, industri manufaktur, kawasan industri, logistik, properti, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, hingga infrastruktur sosial seperti rumah sakit dan sekolah,” jelasnya.

Strategi Pemerintah Menarik Investasi Swasta

Untuk menarik minat investor, pemerintah menyiapkan berbagai strategi pembiayaan inovatif, termasuk Land Value Capture, yakni mekanisme untuk memonetisasi kenaikan nilai lahan akibat pembangunan infrastruktur.

Selain itu, pemerintah juga mendorong skema konsesi terbatas, PPP, pembiayaan inovatif berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan insentif bagi pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan campuran (blended finance), termasuk melalui platform Danantara.

“Data dan pendekatan ini akan digunakan dalam membangun model pembiayaan yang inovatif, kolaboratif, dan berwawasan ke depan. Swasta dapat mengharapkan prosedur yang transparan, mekanisme pembagian risiko yang jelas, dan pipeline proyek yang siap investasi,” tegas Putut.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa prinsip keterbukaan dan keberlanjutan menjadi dasar dari semua strategi pembiayaan tersebut. Pemerintah juga menyediakan layanan satu pintu melalui sistem Online Single Submission (OSS) guna mempermudah proses perizinan usaha.

Dukungan lain yang disiapkan antara lain: