Perencanaan Pembangunan Ruang Laut-Darat jadi Tantangan Utama Pengelolaan Pesisir di Kepri

BINTAN (marwahkepri.com) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau (Kepri), Said Sudrajat Mazlan, menyebut bahwa sinkronisasi tata ruang laut dan darat masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Kepri.

Kepri memiliki lebih dari 2.408 pulau kecil dan sangat kecil, yang menuntut pendekatan perencanaan ruang secara terintegrasi. Said menyoroti masih adanya ketidaksesuaian peruntukan ruang, seperti kawasan industri di darat yang berbatasan dengan zona budidaya perikanan di laut.

“Ini harus kita sinkron. Perencanaan pembangunan harus sejalan antara ruang darat dan laut agar investasi dan kegiatan ekonomi bisa berkelanjutan,” jelas Said di Pulau Nikoi, Bintan, Selasa (6/5/2025).

Meski Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sudah selesai disusun, pengesahannya terhambat oleh ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mewajibkan integrasi penuh dengan tata ruang darat.

Tantangan lain mencakup keterbatasan infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil. Investor harus membangun fasilitas logistik sendiri seperti pelabuhan khusus, karena tidak tersedia pelabuhan besar seperti di wilayah daratan besar Indonesia.

Di sisi lain, tumpang tindih regulasi dan minimnya pemahaman masyarakat mengenai kawasan konservasi laut atau Marine Protected Area (MPA) turut menghambat upaya pelestarian. Untuk itu, Said menekankan pentingnya peran kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) dalam pengawasan berbasis partisipasi.

“Tangan pemerintah tidak bisa menjangkau semua. Pokmaswas menjadi wakil masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi secara partisipatif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Said juga menegaskan bahwa pengelolaan laut yang terarah akan memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, dari sektor perikanan berkelanjutan, pariwisata, hingga energi terbarukan.

“Prinsipnya, semua kegiatan harus ramah lingkungan. Kelestarian adalah panglima,” tutupnya. MK-rah

Redaktur: Munawir Sani