Tekan Krisis, Presiden Ini Pangkas Gaji, Anggaran, dan Ratusan Pejabat

Tekan Krisis, Presiden Ini Pangkas Gaji, Anggaran, dan Ratusan Pejabat

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu.

JAKARTA (marwahkepri.com) – Pemangkasan anggaran atau efisiensi tengah menjadi fenomena global, tidak hanya di Amerika Serikat (AS) tetapi juga di negara tetangga RI seperti Vietnam. Maladewa pun telah melakukan langkah serupa sejak akhir 2024, bahkan Presiden Mohamed Muizzu memangkas gajinya sendiri hingga 50% pada Oktober tahun lalu.

“Presiden Maladewa memotong gaji sebesar 50% sebagai bagian dari upaya penghematan yang akan memangkas gaji sektor publik guna mencegah krisis utang,” demikian pernyataan kantor presiden yang dikutip AFP, Kamis (20/2/2025).

Muizzu juga menerapkan pemotongan gaji wajib sebesar 10% untuk sebagian besar pegawai sektor publik. Gajinya sendiri dipangkas dari 1,2 juta rufiyaa (Rp 1,2 miliar) menjadi 600.000 rufiyaa (Rp 640 juta). Sebagai perbandingan, pendapatan rumah tangga rata-rata di Maladewa adalah 316.740 rufiyaa (Rp 338 juta) per tahun, menurut sensus 2016. Kebijakan pemotongan ini mulai berlaku sejak Januari 2025.

Selain pemotongan gaji, Muizzu juga memberhentikan lebih dari 225 pejabat politik, termasuk menteri, untuk menekan pengeluaran negara. “Di antara mereka yang dipecat adalah tujuh menteri negara, 43 wakil menteri, dan 178 direktur politik,” tulis AFP. Langkah ini diperkirakan bisa menghemat anggaran negara sekitar US$370.000 per bulan (Rp 6 miliar).

Maladewa saat ini terjebak dalam utang besar kepada China dan India, yang merupakan dua pemberi pinjaman bilateral terbesar. Pada kuartal pertama 2024, utang luar negeri Maladewa mencapai US$3,37 miliar, setara dengan 45% dari PDB-nya. China menyumbang sekitar 20% dari total utang luar negeri, sementara India sekitar 18%.

Untuk meningkatkan pendapatan negara, Maladewa menaikkan pajak keberangkatan bagi wisatawan non-penduduk hingga 400% pada akhir 2024. Selain itu, mulai Januari 2025, pajak hijau bagi wisatawan juga meningkat dua kali lipat.

Pekan ini, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan Maladewa bahwa negara tersebut membutuhkan konsolidasi fiskal yang lebih ketat untuk menyelamatkan ekonominya. Maladewa menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2025, tetapi IMF menilai target tersebut penuh tantangan. Mk-cnbc

Redaktur: Munawir Sani