Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital

JAKARTA (marwahkepri.com) – Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital yang akan berfokus pada tiga aspek utama dalam digitalisasi. Hal ini diungkapkan oleh anggota Dewan Ekonomi Nasional, Mari Elka Pangestu, yang menjelaskan bahwa komite ini akan menangani digital ID, pembayaran digital, dan pertukaran data (data exchange).

Mari Elka menegaskan, “Presiden sudah setuju untuk segera membentuk Komite Percepatan Transformasi Digital untuk menjalankan tiga bagian dari digital, yakni pertama digital ID, kedua digital payment, dan data exchange,” ujar Mari dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam (7/1/2025).

Pentingnya transformasi digital ini, kata Mari Elka, tidak hanya terkait dengan kemajuan teknologi, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, yang pada gilirannya dapat menaikkan penerimaan negara.

“Ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui penguatan digital ID dan digital payment serta data exchange,” jelasnya.

Upaya ini sejalan dengan pembentukan layanan Coretax yang sudah mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Coretax dirancang untuk mempermudah pelaporan pajak secara digital dan terintegrasi, dengan pengumpulan data pajak yang lebih efisien.

Mari Elka juga meyakini bahwa Coretax akan memperbaiki sistem pengumpulan pajak, dengan keterkaitan data antara digital ID dan profil wajib pajak yang akan mempermudah proses pengawasan dan pelaporan.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menambahkan bahwa untuk mendukung transformasi digital ini, perlu adanya persiapan yang matang, terutama dalam pembangunan Digital Public Infrastructure (DPI).

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Mari, fokus utama adalah pada digital ID, data exchange, dan digital payment. Dengan fondasi yang kuat ini, kami berharap transformasi digital ini bisa mendukung kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional,” kata Rini. Mk-cnbc

Redaktur: Munawir Sani