DPRD Kepri Usulkan Kenaikan Pajak Ekspor Kelapa Bulat untuk Prioritaskan Kebutuhan Lokal
Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, SE., MM, meninjau pabrik kelapa beberapa waktu lalu. (Foto: dprdkepriprov)
TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Sekretaris Komisi II DPRD Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, SE., MM, menyarankan agar pemerintah pusat menaikkan tarif pajak ekspor kelapa bulat menjadi Rp 2.000 per butir. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa kebutuhan domestik harus menjadi prioritas sebelum kelapa bulat diekspor.
“Permintaan kelapa bulat meningkat di pasar internasional, tetapi kebutuhan lokal harus menjadi prioritas utama. Saya menyarankan adanya kenaikan pajak ekspor kelapa,” ujar Wahyu, Minggu (5/1/2025).
Wahyu menyoroti krisis pasokan kelapa di Pulau Bintan dan Batam yang berdampak pada pelaku industri kelapa olahan dan minyak kelapa. Saat ini, kebutuhan harian industri kelapa lokal diperkirakan mencapai 250 ribu butir, tetapi hanya sekitar 60 persen yang dapat terpenuhi.
“Pasokan kelapa untuk konsumsi dan industri lokal, seperti minyak kelapa dan produk olahan lainnya, tidak boleh terganggu akibat tingginya volume ekspor,” tegasnya.
Kenaikan ekspor kelapa juga berimbas pada melonjaknya harga produk turunan, seperti santan, yang kini mencapai Rp 30.000 per kilogram. Wahyu menyebut harga ini menjadi beban bagi masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada bahan pangan tersebut.
“Harga yang melambung tidak sebanding dengan daya beli masyarakat yang semakin tertekan,” jelas Wahyu.
Untuk mengatasi persoalan ini, Wahyu Wahyudin mengajukan beberapa rekomendasi antara lain:
- Tarif pajak ekspor kelapa bulat diusulkan menjadi Rp 2.000 per butir.
- Pengusaha kelapa diminta untuk transparan dalam melaporkan jumlah kelapa yang diekspor dan memastikan alokasi untuk kebutuhan lokal tetap terjamin.
- Pengusaha diharapkan menjalin kerja sama dengan petani kelapa untuk menjaga stabilitas pasokan.
Wahyu menekankan bahwa pengaturan ini diperlukan agar kebutuhan pasar lokal terpenuhi tanpa mengganggu potensi ekspor. Dengan langkah ini, ia optimis sektor kelapa di Kepulauan Riau dapat terus berkembang tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat.
“Kebijakan yang lebih baik dalam distribusi kelapa akan menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor kelapa secara berkelanjutan,” pungkasnya. MK-rah
Redaktur: Munawir Sani
