Alokasi Rp854 Miliar di 2025, Natuna Prioritaskan Infrastruktur dan Pelayanan Publik

NATUNA (marwahkepri.com) – Kabupaten Natuna menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran di tahun 2025, dengan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diproyeksikan hanya mencapai Rp854 miliar. Meski angka ini dianggap tidak ideal untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, pemerintah daerah tetap optimis dan berupaya mencari solusi kreatif untuk memanfaatkan anggaran yang ada secara efektif.

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko, menegaskan bahwa strategi utama menghadapi keterbatasan anggaran ini adalah dengan melakukan efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan dana. “Kami harus memprioritaskan program-program yang benar-benar penting dan mendesak. Selain itu, kami terus mencari cara untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran sehingga setiap rupiah yang digunakan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat,” ujar Boy.

Boy juga menyoroti pentingnya inovasi dalam pelayanan publik, seperti digitalisasi sistem pemerintahan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas program di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain mengandalkan TKDD, Boy mengungkapkan bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui investasi lokal. Dua perusahaan baru di sektor pasir kuarsa diharapkan mulai beroperasi tahun ini, sehingga total menjadi tiga perusahaan.

“Investasi ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Dengan tambahan pendapatan tersebut, kami bisa lebih fleksibel dalam mendanai program prioritas yang tidak dapat sepenuhnya diakomodasi oleh TKDD,” jelas Boy.

Sebagai daerah perbatasan dengan tantangan geografis yang kompleks, Natuna memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Namun, Boy menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan.

“Kami tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik. Infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama, meskipun harus dilakukan secara bertahap dan selektif,” tambahnya.

Pemerintah daerah Natuna berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali alokasi anggaran untuk daerah-daerah perbatasan seperti Natuna. “Sebagai wilayah strategis, dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat akan sangat membantu kami dalam menjalankan program pembangunan secara optimal,” kata Boy.

Meski dengan keterbatasan, Kabupaten Natuna terus melangkah maju. Upaya pengelolaan anggaran yang efisien, peningkatan PAD, dan fokus pada prioritas pembangunan menjadi strategi utama pemerintah daerah untuk memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. MK-nang

Redaktur : Munawir Sani