Mendagri Ungkap Banyak BUMD Terpuruk, Soroti Fenomena ‘Orang Dalam’

JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebenarnya memiliki potensi menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Namun, realitasnya, banyak BUMD justru dalam kondisi “sekarat” atau merugi. Hal ini disampaikan Tito dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Award Tahun 2024 di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

“Jumlah BUMD kita ada 1.057, tapi hampir separuhnya bleeding (berdarah-darah),” ujar Tito dalam paparannya.

Tito menyoroti salah satu penyebab utama kondisi tersebut, yaitu praktik nepotisme dalam proses rekrutmen pegawai dan pejabat BUMD. Penempatan individu yang tidak kompeten, baik dari kalangan keluarga, teman, maupun kerabat, dinilai menjadi penghambat produktivitas BUMD.

“Kenapa? Karena naruh orang, keluarga, saudara, teman di situ yang nggak capable,” jelas Tito.

Selain itu, Tito juga menyinggung adanya modus operandi tertentu yang membuat BUMD digunakan untuk kepentingan lain yang tidak sehat. Akibatnya, pengelolaan BUMD menjadi tidak profesional dan merugikan daerah.

“Kalau sudah tidak mampu lagi diselamatkan, lebih baik stop. Kenapa? Kalau diteruskan malah rugi dan operasionalisasinya membebani APBD,” tegas Tito.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mengungkapkan bahwa ke depan pihaknya akan mengetatkan mekanisme pemilihan direksi BUMD.

“Tadi Pak Menteri menyampaikan arahan, ke depan akan ada mekanisme persetujuan dari pusat untuk pemilihan direksi. Saat ini, kepala daerah menetapkan sendiri tanpa cek dari pusat,” jelas Agus.

Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya Kemendagri untuk menata dan memperbaiki kinerja BUMD agar lebih profesional dan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah. Mk-detik

Redaktur: Munawir Sani