Film Dokumenter ‘Dirty Vote’ Respons Ketiga Kubu Pasangan Calon Presiden

JAKARTA (marwahkepri.com) – Penayangan film dokumenter “Dirty Vote” pada Ahad, 11 Februari 2024, menimbulkan respons berbeda dari kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) mengapresiasi film tersebut, sementara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan keberatan dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud melihatnya sebagai pendidikan politik yang positif.

Timnas Amin: Mengapresiasi Pendidikan Politik Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) memberikan apresiasi kepada film “Dirty Vote,” yang menyoroti kecurangan dalam Pemilu 2024. Juru Bicara Timnas Amin, Iwan Tarigan, menyatakan bahwa film tersebut memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, mengungkap bagaimana politisi kotor memanipulasi publik demi kepentingan golongan mereka.

Iwan menekankan bahwa film ini secara jelas mengungkap kecurangan dalam Pemilu 2024, terutama peran penguasa dari berbagai lembaga, termasuk eksekutif, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, KPK, KPU, kepolisian, pemerintah daerah, hingga kepala desa. Timnas Amin menyakini bahwa kecurangan tersebut terencana dengan baik dan membutuhkan waktu dan dana yang besar.

Iwan juga menegaskan bahwa Timnas Amin mengajak masyarakat untuk menghukum pihak yang bertanggung jawab atas kecurangan tersebut, dengan tujuan menyelamatkan demokrasi dan Indonesia dari politisi kotor, jahat, dan culas.

TKN Prabowo-Gibran: Menolak Narasi Fitnah Wakil Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, menanggapi film dokumenter tersebut dengan menyuarakan keberatannya. Ia menyatakan bahwa sebagian besar isi film bersifat fitnah, bernada asumsi, dan tidak ilmiah.

Habiburokhman mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh dalam film tersebut, menilai narasinya bersifat dasar, dan menyatakan kekhawatiran bahwa masyarakat mungkin akan menghukum mereka. Ia menyoroti narasi yang dianggapnya tidak ilmiah, terutama pernyataan tentang penunjukan 20 penjabat kepala daerah di 20 provinsi dan kecurangan dalam Pemilu 2024.

TPN Ganjar-Mahfud: Pendidikan Politik Positif Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, melihat film “Dirty Vote” sebagai pendidikan politik yang positif bagi masyarakat. Menurutnya, film tersebut mengandung banyak hal positif, meskipun ada ketidaksetujuan. Todung mengajak untuk menanggapi kritik dengan kritik, tanpa membawa perasaan atau berbuntut pada laporan kepolisian atau kriminalisasi. Ia menilai bahwa kriminalisasi dapat membunuh kreativitas dan demokrasi.

Film “Dirty Vote” tayang di akun YouTube pada 11 Februari 2024 dan melibatkan tiga ahli hukum tata negara: Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari. Film berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik ini memaparkan data, mengurai pelanggaran hukum, dan menyoroti kecurangan dalam Pemilu 2024 dengan melibatkan 20 lembaga, termasuk AJI, Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, dan LBH Pers.(Mk/Tempo)

Redaktur: Munawir Sani