Krisis Air Bersih Tak Kunjung Teratasi, Ribuan Warga Tanjung Sengkuang Geruduk Pemko dan DPRD Batam

ngngnth

Warga Tanjung Sengkuang turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kota Batam dan DPRD Batam, Kamis (22/1/2026). (Foto: mun)

BATAM (marwahkepri.com) – Setelah berbulan-bulan air bersih tidak mengalir ke rumah-rumah warga, kesabaran warga Tanjung Sengkuang akhirnya memuncak.

Sekitar seribu orang warga turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemerintah Kota Batam dan DPRD Batam, Kamis (22/1/2026).

Aksi tersebut merupakan puncak kekecewaan warga yang mengaku telah menempuh berbagai jalur resmi, mulai dari Rapat Dengar Pendapat (RDP), pertemuan langsung dengan Wali Kota Batam, hingga rapat berulang kali dengan BP Batam. Namun seluruh upaya itu dinilai tidak menghasilkan solusi nyata.

“Hari ini kami terpaksa turun ke jalan. Kami unjuk rasa ke Pemko dan DPRD Batam karena sampai hari ini air bersih tidak juga mengalir,” ujar Abdi Satria, perwakilan warga Tanjung Sengkuang.

Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan tuntutan tegas kepada DPRD dan Pemerintah Kota Batam agar segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan pasokan air bersih. Warga menilai krisis air ini telah berdampak serius pada kehidupan sehari-hari.

Tak hanya itu, tuntutan keras juga diarahkan kepada Wali Kota Batam. Warga menyatakan, apabila persoalan air bersih tidak mampu diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya, maka walikota diminta mundur dari jabatannya.

“Kalau tidak bisa menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat, maka tidak layak menjadi pemimpin. Kebijakan yang ada kami nilai tidak adil terhadap warga,” tegas Abdi.

Selain Pemko Batam, warga juga menyampaikan tiga tuntutan utama kepada BP Batam. Pertama, segera memenuhi kebutuhan air bersih warga Tanjung Sengkuang. Kedua, apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, warga menilai hal itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Ketiga, warga mendesak Kepala BP Batam untuk mundur dari jabatannya.

“Kebutuhan air bersih adalah hak dasar. Jika ini tidak dipenuhi, berarti pejabat yang bersangkutan tidak menjalankan amanah konstitusi,” kata Abdi.

Warga juga menuntut PT ABHi selaku pengelola air bersih di Batam agar segera turun langsung ke lapangan dan memastikan distribusi air berjalan normal. Jika tidak mampu menjalankan tugasnya, warga menilai pengelola air bersih tersebut seharusnya menyatakan tidak sanggup dan mengundurkan diri.

Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa masih berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat di sekitar Kantor Pemko Batam dan DPRD Batam. Warga berharap tuntutan mereka segera mendapat respons nyata, bukan sekadar janji. MK-mun

Redaktur: Munawir Sani