Pemerintah Siapkan Rp 20 Triliun di APBN 2026 untuk Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan
Ilustrasi BPJS Kesehatan. (Foto: Bisnis.com)
JAKARTA (marwahkepri.com)– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun dalam APBN 2026 untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Siap, untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, Rp 20 triliun sudah kita anggarkan,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip dari detikFinance, Rabu (22/10/2025).
Meski anggaran sudah disiapkan, Purbaya menegaskan BPJS Kesehatan perlu melakukan pembenahan internal, terutama dalam sistem manajemen dan efisiensi penggunaan teknologi informasi (IT).
Ia menyoroti adanya sejumlah program dari Kementerian Kesehatan yang dinilai mewajibkan rumah sakit membeli alat medis dengan harga tinggi dan jumlah berlebih, sehingga menimbulkan inefisiensi anggaran.
“Harus ada perbaikan juga sedikit di sana. Misalnya ada program-program yang mewajibkan rumah sakit membeli alat-alat yang kemahalan dan kebanyakan. Saya sudah bilang, diskusikan saja dengan Kementerian Kesehatan, kita kurangi hal-hal seperti itu,” jelasnya.
Purbaya juga menekankan pentingnya optimalisasi sistem IT di BPJS Kesehatan, mengingat lembaga tersebut memiliki sekitar 200 tenaga ahli IT. Ia mendorong agar sistem informasi BPJS di seluruh Indonesia diintegrasikan dan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi klaim-klaim tidak wajar secara otomatis.
“Mereka punya 200 orang di bidang IT, itu sudah seperti perusahaan komputer sendiri. Jadi harus lebih optimal, integrasikan seluruh sistem IT di Indonesia dan pakai AI supaya klaim yang tidak jelas bisa langsung terdeteksi,” kata Purbaya.
Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menargetkan perbaikan sistem IT dan manajemen BPJS Kesehatan dapat rampung dalam enam bulan ke depan.
“Saya harapkan enam bulan ke depan itu sudah bekerja. Kalau bisa, IT BPJS nanti akan menjadi sistem rumah sakit terbesar dan terbaik di dunia. Saya maunya itu, jadi Rp 20 triliun nggak apa-apa,” tutupnya. MK-mun
Redaktur: Munawir Sani
