Warga dan UMKM Tolak Lelang Kawasan Gurindam 12, DPRD Kepri Gelar RDP

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Aliansi Gerakan Bersama (Geber) Kepri dan pedagang UMKM Taman Gurindam 12, Tepi Laut Tanjungpinang, Selasa (23/9/2025).

Pertemuan ini membahas penolakan warga terhadap rencana Pemprov Kepri melelang sebagian kawasan Gurindam 12 kepada pihak swasta.

RDP dipimpin Ketua DPRD Kepri, H. Iman Setiawan, SE, didampingi Wakil Ketua III DPRD, H. Bakhtiar, MA, serta dihadiri anggota DPRD Dapil Tanjungpinang dan sejumlah pejabat Pemprov Kepri.

Perwakilan Geber Kepri, Yusri Sabri, menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak investasi, namun meminta pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat terlebih dahulu.

“Kami mendukung investasi yang membawa manfaat, tapi jangan sampai merugikan UMKM dan masyarakat kecil yang sudah puluhan tahun berusaha di kawasan ini,” ujarnya.

Zulkifli, perwakilan pedagang UMKM, juga menolak keras keterlibatan swasta. Menurutnya, keberadaan mereka bukan sekadar pedagang kecil, melainkan bagian penting dari ekonomi lokal.

“Seharusnya pembangunan Gurindam 12 dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya investor,” katanya.

Selain itu, sejumlah tokoh dan LSM turut menyoroti masalah aset daerah yang belum diselesaikan, termasuk aset yang masih dikuasai Kabupaten Bintan. Mereka mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menanganinya.

Kepala Dinas PUPP Kepri, Rodi Yantari, menjelaskan bahwa Pemprov menyiapkan lahan 2–3 hektar untuk UMKM agar lebih tertata. Namun, langkah ini menuai kritik karena dinilai belum transparan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan, menegaskan pihaknya akan mengawal aspirasi masyarakat.

“Apa yang disuarakan hari ini adalah bentuk kepedulian terhadap ekonomi rakyat. Setiap keputusan pemerintah harus mengutamakan masyarakat, bukan hanya investasi semata,” ujarnya.

Forum warga dan UMKM juga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi jika tuntutan mereka tidak diindahkan, termasuk penundaan lelang kawasan Gurindam 12 dan pembentukan Pansus aset. MK-rah

Redaktur: Munawir Sani