Isu Riau Merdeka Dinilai Ganggu Visi Gubernur Soal DBH dan KEK

DUMAI (MK) – Isu wacana deklarasi Riau Merdeka kembali mencuat dan memicu polemik di tengah masyarakat. Ketua Umum Dewan Kesenian Kota Dumai, Agoes S. Alam, menilai isu ini bukan hanya tidak benar, tetapi juga berbahaya karena dapat menyudutkan masyarakat Riau dan menimbulkan kesalahpahaman di tingkat nasional. Menurutnya, wacana seperti ini hanya memperkeruh suasana dan menjauhkan fokus dari persoalan yang lebih substansial.

Sebagaimana berita beredar, mantan anggota BIN Kolonel Infanteri (Purn) Sri Radjasa Chandra dalam podcast di akun YouTube Forum Keadilan TV, Kamis (7/8/2025) menyebut adanya rapat tertutup pendukung Jokowi membahas gerakan separatis tersebut. Sementara Gubernur Riau Abdul Wahid dengan tegas membantah isu tersebut dan menyebutnya sebagai hoaks yang tidak berdasar.

“Isu Riau Merdeka ini bukan bagian dari aspirasi rakyat Riau yang kita hormati. Saran saya, mari alihkan pembicaraan ke hal-hal yang membangun, seperti pernyataan Gubernur Riau tentang Dana Bagi Hasil dan pembangunan kawasan ekonomi,” ujar Agoes kepada media.

Pernyataan yang dimaksud adalah harapan besar Gubernur Riau Abdul Wahid kepada pemerintah pusat terkait skema baru Dana Bagi Hasil (DBH) dan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk Riau. Dalam kunjungannya ke Kota Dumai belum lama ini Wahid menegaskan pentingnya skema take on product, yaitu pembagian hasil berdasarkan nilai total produk daerah. Hal serupa juga disampaikan gubernur pada acara Tabligh Akbar dan Dzikir Akbar HUT ke-68 Provinsi Riau di Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku, Indragiri Hulu, Sabtu malam (9/8/2025), yang disiarkan langsung oleh TV One dan disaksikan ribuan masyarakat.

Menurutnya, Riau menghasilkan produk senilai Rp1.112 triliun pada 2024. Jika 10 persen saja dikembalikan ke daerah, maka Riau bisa memperoleh lebih dari Rp100 triliun untuk memperkuat kapasitas fiskal. “Dengan angka itu, Riau bisa membangun infrastruktur yang memadai dan menata pemerintahan secara lebih mandiri,” tegas Wahid di hadapan ribuan masyarakat yang hadir langsung maupun yang menyaksikan melalui siaran televisi.

Agoes S. Alam menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa membangun kekuatan ekonomi daerah dan memperjuangkan hak fiskal yang adil jauh lebih penting daripada terjebak dalam narasi politik yang memecah belah. “Riau butuh energi positif untuk membangun, bukan isu yang menyesatkan,” pungkasnya. MK-r

Redaktur: Munawir Sani