Sekolah Rakyat Belum Jelas di Natuna, Disdik dan Dinsos Saling Lempar Tanggungjawab

NATUNA (marwahkepri.com) – Program Sekolah Rakyat, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak putus sekolah, belum menunjukkan progres nyata di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Padahal, sejumlah daerah lain di Indonesia telah ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan melalui Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 126/HUK/2025. Ironisnya, Kabupaten Kepulauan Anambas — daerah yang merupakan hasil pemekaran dari Natuna — justru telah ditetapkan sebagai salah satu pelaksana dan dinyatakan siap oleh Kementerian Sosial.

Kepala Dinas Sosial Natuna, Puryanti, sebelumnya menyatakan bahwa penerimaan calon siswa telah berjalan dengan lancar dan menyebut ada 76 calon peserta didik yang telah mendaftar.

“Proses belajar akan segera dimulai,” ujar Puryanti.

Namun, hingga menjelang tahun ajaran baru, belum tampak tanda-tanda persiapan pembelajaran di lapangan. Padahal, sekolah-sekolah lain di berbagai daerah sudah bersiap memulai kegiatan belajar mengajar pada Senin, 21 Juli 2025.

Persoalan kian membingungkan ketika Dinas Sosial menyebut urusan tenaga pengajar merupakan ranah Dinas Pendidikan. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Pendidikan Natuna, Nasria, justru membantah keterlibatan dinasnya.

“Itu ranahnya Dinas Sosial, kami tidak ikut campur,” kata Nasria dalam pesan WhatsApp, Jumat (18/7/2025).

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya minim koordinasi antarlembaga di tingkat daerah, yang disinyalir menjadi alasan mengapa Natuna belum ditunjuk sebagai daerah pelaksana oleh Kemensos.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan dari publik terkait penyebab stagnasi program yang seharusnya menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat tidak mampu. Apakah karena kelalaian teknis, atau ada persoalan kebijakan dan komunikasi lintas instansi yang belum sejalan?

Sejumlah tokoh masyarakat berharap ada kejelasan serta sinergi nyata antarorganisasi perangkat daerah (OPD), agar anak-anak di Natuna yang putus sekolah tetap mendapat akses pendidikan yang layak, setara dengan daerah lainnya. MK/nang

Redaktur: Munawir Sani