Wabup Natuna Terima Kunjungan Kemenko Polhukam, Bahas Keamanan Laut dan ALKI

NATUNA (marwahkepri.com) – Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik menerima kunjungan kerja rombongan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam rangka pelaksanaan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Prioritas Pengawasan dan Pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), dan choke point strategis, pada Rabu, 18 Juni 2025.

Kegiatan penyambutan dilaksanakan di VIP Room Bandara Lanud Raden Sadjad, Ranai, setibanya rombongan yang dipimpin oleh Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Purwito.

Turut hadir dalam penyambutan tersebut sejumlah pejabat daerah dan unsur Forkopimda Natuna, antara lain Ketua DPRD Natuna, Kepala Kejaksaan Negeri, Danlanal Ranai, Danlanud RSA, Aslog Guspurla Koarmada I, Dansatrad 212 Ranai, Wadanyon Komposit 1/Gardapati, Pasi Intel Kodim 0318/Natuna, serta Kapolsek Bunguran Timur.

Setelah prosesi penyambutan, rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju Hotel Jelita Sejuba untuk persiapan pelaksanaan forum.

Forum koordinasi ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah pusat untuk memastikan sinergi antarinstansi dalam mengawasi dan menjaga keamanan perairan Indonesia. Fokus utama pertemuan ini adalah wilayah ALKI I dan kawasan perbatasan Natuna yang berdekatan dengan sejumlah choke point penting jalur pelayaran internasional.

Rangkaian pembahasan dalam forum tersebut meliputi rencana aksi lintas sektor yang mencakup pertahanan nasional, intelijen, serta kebijakan sipil dalam upaya memperkuat kehadiran negara dan penegakan hukum maritim di wilayah perbatasan.

“Wilayah Natuna memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di perairan utara. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional,” ujar salah satu pejabat Kemenko Polhukam dalam pertemuan tertutup.

Forum ini diharapkan menghasilkan kebijakan dan langkah konkret dalam pengawasan laut, peningkatan keamanan navigasi, serta penegakan hukum di wilayah perbatasan maritim Indonesia, terutama yang berbatasan langsung dengan perairan internasional. MK-nang

Redaktur: Munawir Sani