Lis-Raja Baru Bekerja 53 Hari, Diskominfo Tanjungpinang Minta Tak Buru-buru Nilai Kinerja

TANJUNGPINANG (marwahkepri.com) – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak anti terhadap kritik. Menurutnya, kritik yang membangun justru dibutuhkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan publik.

Namun Teguh mengingatkan pentingnya membedakan antara kritik yang konstruktif dan hujatan yang bersifat destruktif.

“Kritik berisi masukan dan koreksi, sedangkan hujatan cenderung mengejek dan menjatuhkan,” ujar Teguh, Minggu (31/5/2025).

Teguh merespons sebuah artikel media daring yang mengkritik pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah – Raja Ariza, yang dinilai belum merealisasikan program 100 hari kerja. Ia menilai pemberitaan tersebut tidak akurat dan tendensius, sebab belum genap 100 hari masa kerja—baru memasuki hari ke-53 sejak pelantikan pada 20 Februari 2025.

“Berita tersebut menyebut belum ada satu pun program terealisasi, padahal isi beritanya justru memuat program-program yang tengah berjalan. Bahkan kutipan walikota juga tidak jelas sumber dan waktunya,” tegasnya.

Teguh juga menyoroti pemberitaan lain yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang anjlok ke 3,7 persen sejak Lis Darmansyah menjabat. Namun, isi berita justru mengambil referensi dari media lain yang menggambarkan langkah-langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan perekonomian.

“Menyalahkan kepala daerah yang baru bekerja 53 hari atas penurunan pertumbuhan ekonomi sangat tidak fair,” kata Teguh.

Teguh mengajak insan pers untuk tetap menjalankan peran sebagai pilar keempat demokrasi secara bertanggung jawab dan berimbang, serta turut membangun opini yang positif dan konstruktif di tengah masyarakat.

Ia juga mengungkapkan bahwa di tengah keterbatasan anggaran akibat defisit keuangan daerah, Lis – Raja tetap menjalankan sejumlah program non-fisik dalam 100 hari kerja awal mereka.

Beberapa program yang telah dilaksanakan antara lain layanan pengaduan masyarakat, optimalisasi media sosial sebagai kanal komunikasi dua arah, penyebaran informasi secara masif dan promosi kegiatan pemerintah kota.

Di sektor pendidikan, telah berjalan program wajib mengaji, pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) digital, serta literasi digital.

Sedangkan di sektor tata kelola pemerintahan, program yang berjalan meliputi pembangunan sistem pengaduan publik online, pelatihan untuk ASN, peningkatan akses informasi publik dan peningkatan disiplin dan kinerja ASN.

“Seluruh kegiatan ini dilaksanakan tanpa dukungan anggaran khusus. Tidak mudah memang, tapi seperti kata wali kota, the show must go on,” tutup Teguh. MK-rah

Redaktur: Munawir Sani