Trump Resmi Cabut Seluruh Sanksi Ekonomi terhadap Suriah

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara resmi mencabut seluruh sanksi ekonomi terhadap Suriah. Langkah ini menandai perubahan kebijakan besar setelah tumbangnya rezim Presiden Bashar al-Assad, sekaligus membuka peluang investasi baru di negara tersebut.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (24/5/2025), keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada Jumat (23/5) waktu setempat.

“Suriah harus terus berupaya menjadi negara yang stabil dan damai. Tindakan hari ini diharapkan akan menempatkan negara tersebut pada jalur menuju masa depan yang cerah, makmur, dan stabil,” ujar Bessent dalam pernyataannya.

Kebijakan ini mengesahkan pernyataan Trump yang disampaikan pekan lalu saat kunjungan kenegaraan ke Timur Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Trump secara mengejutkan mengumumkan pencabutan sanksi “brutal dan melumpuhkan” terhadap Suriah, sebagai respons atas permintaan dari Arab Saudi dan Turki.

Pencabutan sanksi ini berlaku untuk pemerintahan baru Suriah. Menurut Departemen Keuangan AS, pencabutan ini disertai syarat: Suriah tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi organisasi teroris serta harus menjamin keamanan bagi kelompok minoritas agama dan etnis.

Departemen Luar Negeri AS juga mengeluarkan keringanan sanksi yang memungkinkan sekutu dan mitra internasional untuk berpartisipasi dalam upaya rekonstruksi di Suriah. Langkah ini memberi lampu hijau bagi perusahaan asing untuk mulai berbisnis di negara tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa pelonggaran ini akan memungkinkan masuknya investasi baru di sektor energi, air bersih, sanitasi, dan layanan kemanusiaan lainnya.

“Tindakan hari ini merupakan langkah pertama dalam mewujudkan visi Presiden tentang hubungan baru antara Suriah dan Amerika Serikat,” kata Rubio.

Sebelumnya, AS telah memberlakukan sanksi ekonomi ketat selama 14 tahun konflik sipil di Suriah, terutama untuk menekan pemerintahan Assad dan mencegah partisipasi dalam proses rekonstruksi selama rezim itu masih berkuasa.

Namun setelah kelompok pemberontak Islamis berhasil menggulingkan Assad tahun lalu, pemerintahan baru Suriah mulai menjalin kembali hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat dan mendorong pencabutan sanksi sebagai bagian dari upaya pemulihan nasional. Mk-dtc

Redaktur: Munawir Sani