Tito Karnavian Dorong Efisiensi Anggaran, Kepala Daerah Diminta Kurangi Protokoler
Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Mendagri Tito Karnavian (kedua kanan) memimpin upacara pelantikan kepala daerah terpilih di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Foto: Antara/Aditya Pradana Putra.)
JAKARTA (marwahkepri.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons pernyataan Ketua KPK Setyo Budiyanto yang meminta kepala daerah mengurangi protokoler sebagai bagian dari efisiensi. Tito menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait efisiensi anggaran kepada para kepala daerah yang baru dilantik.
“Setuju. Saya sudah keluarkan surat edaran. Setelah pelantikan tanggal 20 Februari, saya langsung mengeluarkan SE. Dalam Inpres Nomor 125 tentang efisiensi yang diterbitkan Presiden, ada dua pihak yang diberi mandat, yaitu Menteri Keuangan untuk efisiensi di tingkat pusat dan Menteri Dalam Negeri untuk efisiensi di daerah,” ujar Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Tito menekankan bahwa APBD saat ini masih disusun oleh kepala daerah sebelumnya sebelum pelantikan serentak pada 20 Februari lalu. Oleh karena itu, SE yang dikeluarkan memberikan keleluasaan kepada kepala daerah baru untuk menyesuaikan APBD guna mendukung efisiensi.
“Saya sudah sampaikan ini dalam retret. Dari 503 kepala daerah baru, sebagian besar tidak ikut menyusun APBD sebelumnya, kecuali petahana yang jumlahnya sedikit. Justru itulah saya memberikan surat edaran sebagai payung hukum untuk melakukan realokasi anggaran dengan tujuan efisiensi,” jelas Tito.
Tito juga menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan arahan detail untuk mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, seperti anggaran alat tulis kantor (ATK), acara seremonial, serta perjalanan dinas.
“Dalam surat saya, semuanya tertulis dengan sangat detail. Saya mengadopsi format dari Menteri Keuangan, termasuk pemangkasan anggaran ATK sekian persen, pengurangan acara seremonial, dan pemotongan perjalanan dinas hingga 50 persen,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengimbau kepala daerah untuk mengurangi jumlah pasukan pengawalan dalam kunjungan atau kegiatan mereka sebagai bagian dari efisiensi.
“Protokoler sebaiknya dikurangi. Saat berkunjung atau menghadiri acara, jangan sampai pasukannya terlalu banyak. Ada protokol, sespri, ADC, operator, driver, co-driver, co-pilot, dan lainnya. Itu terlalu banyak,” kata Setyo. Mk-detik
Redaktur: Munawir Sani
